SURABAYA l SURYA Online- Lambannya kinerja Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) dalam melakukan percepatan pembangunan di sekitar kaki jembatan Suramadu, membuat banyak kalangan gregetan. Bahkan, beberapa LSM berunjuk rasa ke DPRD Jatim (27/12/2011), menuntut agar BPWS dibubarkan saja.

Namun, tidak mudah membubarkan BPWS. Anggota Komisi D DPRD Jatim, Agus Maimun mengatakan, untuk membubarkan BPWS harus mengubah Peraturan Presiden (Perpres). Sebaliknya, dia mendorong agar pusat memberikan otoritas penuh, baik terkait kinerja maupun anggaran kepada BPWS.

‘’Saya melihat BPWS saat ini tidak diberi kewenangan penuh untuk menentukan sikap. Akibatnya, kinerja mereka tak dapat maksimal,’’tegas Agus Maimun, Rabu (28/12/2011).

Karenanya, Komisi D DPRD Jatim mendesak pemerintah pusat agar turun tangan merealisasikan janjinya ini. Selain akan memberikan deadline terhadap kinerja BPWS yang dianggap lamban dan tidak konsisten.
Anggota Komisi D DPRD Jatim, Irwan Setiawan menegaskan sesuai Pilpres 27/2008 tugas BPWS sangat jelas mengembangkan wilayah disekitar jembatan Suramadu dengan harapan untuk menarik investasi ke wilayah Madura. Tapi kenyataannya, kinerja BPWS hingga saat ini terkesan stagnan.

Karena itu, dalam waktu dekat Komisi D DPRD Jatim akan memanggil BPWS dan Pemprov Jatim. ‘’Dari pertemuan ini kami berharap semuanya jelas, bahkan tak menutup kemungkinan kami akan memberikan deadline. Termasuk soal lambannya kinerja BPWS. Mengingat Kementrian PU sudah mencairkan anggaran untuk mereka, tetapi mengapa mereka,’’ tegas politisi asal PKS ini.

Jika setelah pemanggilan ini, BPWS tetap tidak memerankan fungsinya, tidak menutup kemungkinan dewan akan mendesak Kementrian PU untuk dibubarkan saja.