GRESIK | SURYA Online - Program E KTP dari Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Sosial dipastikan akan kembali mendapat tambahan kucuran dana sekitar Rp 5 miliar dalam APBD 2012. Tambahan dana itu sekaligus menggenapi dana untuk program yang sama yang diambil dari APBD 2011 melalui PAPBD sejumlah Rp 3,2 miliar.

Meski dipastikan disetujui, penggunaan dana total sekitar Rp 8,2 miliar yang banyak terserap dalam program sosialisasi itu terus ditanyakan anggota DPRD. Karena ada beberapa pengajuan yang dinilai dobel, dengan anggaran dalam APBD 2011.

Anggota Komisi A DPRD Gresik, Abdul Qodir menyebut perlu ada pengawasan dalam penggunaan pos belanja program e-KTP. “Ada pengajuan perangkat komputer di APBD lalu dan sekarang dianggarkan lagi, ada anggaran untuk honor non PNS yang jumlahnya sangat besar,” ujar anggota Fraksi PKB itu.

Dalam P-APBD Gresik tahun 2011 sudah disetujui anggaran sebesar Rp 3 miliar, termasuk untuk pengadaan perangkat lunak dan keras yakni komputer, printer maupun laptop. Tetapi, pada R-APBD Gresik 2012 masih mengajukan anggaran untuk pembelian 18 notebook atau laptop.

Dugaan main-main untuk pos anggaran e-KTP juga muncul terkait susunan daftar anggaran di mana rangkaian pos kegiatan yang seharusnya digabung menjadi satu karena sejenis, tetapi terkesan dipisah-pisah. Dari penilaian itu terindikasi terjadi pemborosan keuangan negara, karena setiap kegiatan selalu dicantumkan untuk honor kegiatan maupun belanja modal dan jasa.

Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Sosial Hermanto TH Sianturi membenarkan jika dalam APBD 2012 nanti akan ada tambahan dana untuk mendukung operasional e-KTP. Ia menyebut tambahan anggaran sekitar Rp 5 miliar itu akan digunakan untuk keperluan pengadaan perangkat pembuatan e-KTP, operasional, validasi data dan sosialisasi.

Untuk keperluan perangkat pembuatan e-KTP pihaknya akan mendatangkan 15 set perangkat, untuk menunjang 36 set perangkat yang akan didapat dari pemerintah pusat. Tiap satu set perangkat terdiri dari satu komputer atau laptop, alat sidik jari, alat sidik mata, kamera foto dan bantalan tanda tangan elektronik.

“Semula memang kami mengajukan 18 set tapi karena ada pertimbangan lain dari DPRD maka kami setuju ketika dianjurkan untuk membeli 15 set perangkat saja,” ujar Sianturi, Rabu (30/11/2011).

Nilai pengadaan 15 set perangkat EKTP yang mengikuti spesifikasi dari pemerintah pusat itu secara keseluruhan diperkirakan Rp 800 juta. Ia membantah jika ada pengadaan perangkat yang sama yang sebelumnya sudah dianggarkan dalam PAPBD 2011. “Yang APBD 2011 pengadaan perangkat berupa komputer dan print, yang ditempatkan di tiap kecamatan untuk keperluan validasi data dari sistem lama ke SIAK untuk menunjang e-KTP,” terangnya.

Selain kebutuhan pengadaan perangkat penunjang Sianturi menyebut anggaran program e-KTP justru banyak terserap untuk sosilisasi. Dana sosialisasi sangat besar karena proses sosialisasi dilakukan dalam banyak cara. Ada program sosilisasi face to face di tiap desa, ada sosialisasi multimedia, baik berupa pembuatan mascot, banner, poster, spanduk, video klip, hingga komik untuk anak usia SMA.