SURABAYA | SURYA Online - Bulog Pusat akhirnya menyetujui keinginan Gubernur Jatim, Soekarwo untuk menaikan harga pembelian pemerintah (HPP).

Beras ditingkat petani yang semula Rp 5.060 menjadi Rp 6.800, guna memenuhi kebutuhan beras miskin (raskin) untuk dua bulan kedepan.

Namun dengan catatan Bulog Divre Jatim harus melakukan kerjasama lebih dahulu dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Pusat Kopreasi Unit Desa (Puskud), Perpadi (Persatuan Penggilingan Padi) serta KTNA (Kelompok Tani Nelayan).

Ketua Komisi B DPRD Jatim (membidangi perekonomian), Renville Antonio usai pertemuan dengan Bulog Pusat di Jakarta, Selasa (29/11/2011) menegaskan, Direkrut Bulog Pusat sudah membalas serta menyetujui surat gubernur Jatim terkait desakan untuk menaikan HPP beras ditingkat petani dari Rp 5.060 menjadi Rp 6.800.

Namun sebelum surat  dari Direktur Bulog diberlakukan, pihak Bulog Divre Jatim harus melakukan MoU dengan Gapoktan dijembatani oleh SKPD (Satuan Kerja Perngkat Daerah) yang ada di Pemprov Jatim.

“Saya sudah minta kepada Pak Rintho Angky (Kabulog Jatim) untuk segera melakukan MoU dengan Gapoktan. Dan kepada Dinas Pertanian (Distan) dan Disperindag Jatim untuk segera mendukung dilakukannya kesepakatan, sehingga beras petani dapat terserap untuk memenuhi kebutuhan raskin,’’tegas Renville, Selasa (29/11/2011).

Nantinya, MoU tersebut akan disaksikan langsung gubernur dan Komisi B DPRD Jatim. Hal ini sebagai upaya kedepan agar Bulog Divre Jatim tidak lagi bermain-main dengan pembelian beras ditingkat petani. Pasalnya, saat ini dewan sering melihat adanya ‘main mata’ yang dilakukan Bulog Jatim dengan penggilingan.