MINUM - Anna Hazare menerima gelas minum dari anak-anak yang mendukungnya. FOTO:AP

NEW DELHI | SURYA Online - Aktivis antikorupsi India, Anna Hazare segera menghentikan aksi mogok makannya menentang undang-undang anti korupsi baru negeri itu setelah menjalankan aksinya selama dua pekan.

Mantan pengemudi angkatan darat berusia 74 tahun itu berhasil menggerakkan ratusan ribu warga kelas menengah India dalam sebuah gerakan menentang suap dan korupsi yang merajalela.

Di hadapan para pendukungnya di pusat aksinya di New Delhi, Hazare mengatakan aksinya itu merupakan kemenangan bagi rakyat India setelah parlemen sepakat memasukkan usulannya ke dalam rancangan undang-undang antisuap yang baru.

“Selama 12 hari rakyat negeri ini sudah berdiri untuk kemenangan mereka,” kata aktivis yang selama aksi mogok makannya itu telah kehilangan 7,5 kg berat badannya.

Pada Sabtu (27/8), setelah melalui debat panjang di parlemen, Menteri Keuangan Pranab Mukherjee mengatakan parlemen menyepakati sejumlah usulan dan syarat yang diajukan Hazare untuk dimasukkan ke dalam undang-undang baru itu.

Usulan Hazare adalah menempatkan semua lembaga pemerintah di bawah pengawasan sebuah badan anti korupsi dan membentuk lembaga ombudsman di 29 negara bagian India.

Selanjutnya, setelah usulan Hazare ini diterima maka proses merancang undang-undang akan diserahkan kepada sebuah komite khusus di parleman.

Hazare dijadwalkan menghentikan aksi mogok makannya ini pada Minggu (28/8), pukul 10.00 waktu setempat di tenda tempatnya melakukan mogok makan selama dua pekan terakhir.
Pro dan kontra

Ratusan ribu warga India mendukung aksi mogok makan Anna Hazare.

Aksi Hazare selama dua pekan ini menciptakan sebuah drama politik dan membuat opini warga India soal masalah ini terpecah.

Sebagian besar warga menilai Hazare sebagai seorang pahlawan yang membuat pemerintah yang selama ini tak pernah tersentuh sekaligus mendesak komitmen parlemen untuk menyelesaikan undang-undang anti korupsi yang sudah dalam proses pembuatan selama 40 tahun.

Sementara kelompok anti Hazare menilai sang aktivis adalah seorang otokrat yang menggunakan metode tidak demokratis untuk memaksakan kemauannya kepada parlemen.

Selain itu, Hazare dianggap memberikan harapan palsu kepada pendukungnya bahwa sebuah undang-undang mampu menghentikan wabah korupsi di negara dengan perekonomian terkuat ketiga di Asia itu.

“Pemerintah belum memberikan komitmen konkrit kepada Hazare,” kata analis dan kolumnis politik harian DNA, Parsa Venkateshwar Rao kepada AFP.

Rao mengatakan merancang undang-undang anti korupsi baru, termasuk amandemen yang disepakati parlemen akhir pekan lalu akan sangat sulit terwujud.

Dan, lanjut Rao, menggunakan aksi mogok makan sebagai alat tawar bisa menjadi sebuah preseden yang berbahaya.

“Aksi itu menunjukkan setiap orang bisa memimpin sebuah agitasi populer untuk menekan pemerintah,” papar Rao.

Sementara itum, setelah sempat menyerang aksi mogok makan Hazare, pemerintahan PM Manmohan Singh akhirnya menjilat ludanya sendiri.

Pemerintah kini menilai aksi Hazare sangat membantu dalam menyuarakan kemarahan rakyat terhadap korupsi yang terjadi di hampir semua sisi kehidupan di India.

Pemerintahan sayap kiri Singh sendiri dalam 12 bulan terakhir ini tengah diguncang skandal suap terkait pendanaan Pesta Olahraga Persemakmuran tahun lalu yang diduga merugikan negara hingga US$39 miliar.