JAKARTA l SURYA Online- Sehari setelah pernyataannya agar para koruptor dimaafkan dan KPK dibubarkan, Marzuki Alie ramai-ramai didesak mundur dari jabatan Ketua DPR. Tokoh Partai Demokrat itu dipandang tak layak memimpin lembaga wakil rakyat dan tidak pro penegakan hukum.

Anggota Komisi III DPR Syarifuddin Sudding menilai, pernyataan-pernyataan kontroversial Marzuki membuat citra DPR makin merosot. “Ini merusak citra DPR, karena masyarakat tak akan membaca dia sebagai personal tetapi pimpinan lembaga negara,” tandas kader Partai Hanura itu, Sabtu (30/7).

Sudding menyesalkan pernyataan Marzuki yang terkesan tak mencerminkan keberpihakan pada penegakan hukum. “Mestinya dia memahami situasi bangsa yang sedang terjadi persoalan-persoalan yang perlu segera diselesaikan. Bukan malah mengeluarkan pernyataan kurang cerdas,” tegasnya. Ia menilai, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu sudah tak layak memimpin parlemen.

Desakan mundur juga dilontarkan advokat Adnan Buyung Nasution. “Tak pantas jadi ketua DPR, sering keluarkan kata-kata tidak layak,” kata Buyung.

Pernyataan Marzuki yang menyebutkan KPK sebaiknya dibubarkan, menurut Buyung, bertolak belakang dengan agenda pemberantasan korupsi. “Kalau ada yang harus dibubarkan, bubarkan itu Partai Demokrat atau DPR yang terang-terang ada koruptornya,” kata Buyung.

Desakan yang sama disampaikan mantan Wakil Ketua DPR Zaenal Maarif. “DPR harus segera kocok ulang, Marzuki Alie memalukan, dia tak mengerti konsekuensi pembubaran KPK,” ujarnya, Sabtu (30/7). Menurutnya, wacana pembubaran KPK makin membuat citra DPR tercoreng.

Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Kompak) Fadjroel Rachman menilai, pernyataan Marzuki sangat melukai hati masyarakat yang selama menaruh harapan besar pada KPK. “Ini pemikiran sesat yang sudah tidak termaafkan. Saya yakin masyarakat lebih suka jika Marzuki mundur daripada KPK dibubarkan,” katanya.

Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) juga tak setuju KPK dibubarkan. “Kalau ada oknum melanggar hukum, lalu lembaganya dibubarkan, ya banyak lembaga yang bubar, termasuk DPR. DPR juga ada anggota yang melanggar hukum,” ujar JK saat dihubungi, Sabtu (30/7).

Sedangkan Wakil Ketua DPR asal Golkar, Priyo Budi Santoso berpandangan bahwa pengampunan kepada koruptor adalah salah kaprah. Selain melukai hati rakyat, langkah itu tak memberikan efek jera. ”Beri hukuman seberat-beratnya agar efek jera berjalan. Bukan malah dimaafkan,” tegasnya di Jakarta.

Seperti diketahui, Ketua DPR Marzuki Alie meminta semua pihak memaafkan saja semua koruptor. Dengan begitu, rakyat bisa memulai hidup baru dan membenahi dengan sistem baru.

“Maafkan semua koruptor. Seluruh koruptor dipanggil pulang, suruh bawa uangnya masuk, lalu kenakan pajak. Kita saling memaafkan. Terlalu repot kita menyelidiki masa lalu,” ujar Marzuki, Jumat (29/7).

Marzuki juga menyerukan KPK dibubarkan jika tudingan M Nazaruddin benar. Sebelumnya, bekas Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin, yang kini jadi buron di luar negeri, menuding KPK terlibat pengaturan penyidikan kasus wisma atlet yang menjerat dirinya. Ia menuding petinggi KPK, Chandra M Hamzah, dan Deputi Bidang Penindakan Ade Rahardja membuat kesepakatan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum untuk melokalisasi kasus. Tudingan ini telah dibantah Chandra, Ade, maupun Anas. inc/vvn/tribunnews