Mahathir Muhammad Iqbal

Mahasiswa Magister Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
Iqbalz_mm@yahoo.com

Salah satu penyebab Indonesia menjadi negara tak bermartabat adalah karena ketidakmampuan untuk mandiri di bidang ekonomi dan politik. Itu salah satu konklusi yang tertangkap dari dialog kebangsaaan ‘Refleksi Untuk Indonesia Yang Mandiri dan Bermartabat’ pada 22 Juni 2011 di Gedung Widyaloka Universitas Brawijaya, Malang.

Keynote speaker, mantan wakil presiden HM Jusuf Kalla hadir dalam dialog memeringati Dies Natalis ke 50 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unibraw. Dalam konteks ini pidato presiden SBY dalam peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni untuk melakukan negosiasi ulang kontrak dengan sejumlah perusahaan asing yang dinilai merugikan negara dan rakyat Indonesia menjadi sangat relevan dikedepankan. Contohnya perusahaan tambang nikel Inco, PT Newmont di Nusa Tenggara, PT Indonesia Asahan Alumunium di Sumatera Utara, ExxonMobil, dan Freeport di Papua. Mengapa?

Tumbuh suburnya perusahaan asing di Indonesia saat ini ibarat representasi bentuk Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) gaya baru. Untuk diketahui, VOC adalah organisasi kamar dagang Belanda yang mengeruk kekayaan Indonesia era kolonialisme dulu. Belum lagi dewasa ini bangsa kita diindikasikan mengalami sindrom nasionalisme dangkal. Kita bela merah putih yang bersifat simbolik, namun saat kekayaan dikuras dan dijarah korporasi asing, ketika sektor vital ekonomi seperti perbankan dan industri dikuasai asing, bahkan saat kekuatan asing mendikte undang-undang serta keputusan politik, kita diam membisu. Kita kehilangan harga dan martabat diri.

Padahal tanpa kesadaran nasional untuk menegakkan kemandirian dan kedaulatan nasional di bidang ekonomi dan politik, barangkali kita tak perlu lagi bermimpi dan berbicara tentang masa depan Indonesia. Bahkan, Amien Rais dalam bukunya Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia (2008) menyatakan, suatu bangsa dan pemerintah yang sudah kehilangan kemandirian, tak bisa lagi membedakan antara patron dan klien, antara majikan dan pelayan, antara tuan dan budak. Oleh karena itu, salah satu solusi untuk menghadapi VOC gaya baru adalah pemerintah harus memerhatikan dan memperjuangkan jam kerja rakyat Indonesia. Caranya, dengan meningkatkan kesempatan kerja melalui berbagai kebijakan serta strategi yang berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat.