JAKARTA | SURYA Online - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida menyatakan tidak akan ada “mark up” atau penggelembungan biaya dan permainan anggaran dalam pembangunan gedung perwakilan DPD di 33 provinsi senilai total Rp823 miliar.

Laode Ida di Senayan Jakarta, Selasa (28/6/2011) mengemukakan, luas bangunan gedung perwakilan DPD bukan 2.800 meter persegi, tetapi 2.626 meter persegi.

Sedangkan harga permeter perseginya Rp3,248 juta, untuk gedung setinggi empat lantai. Dia membantah pernyataan Marzuki bahwa harga permeter bangunan itu Rp10 juta.

Laode menjelaskan, total biaya Rp823 miliar itu berdasarkan kalkulasi Kementerian Pekerjaan Umum. “Menurut Kementerian PU ,anggaran yang digunakan untuk pembangunan di 33 provinsi sebesar Rp 823 miliar,” kata Laode.

Laode juga membantah adanya mark up anggaran. Tender pembangunan kantor baru DPD juga belum dimulai. “Dimana ada markup. Mark up itu ketahuan jika sudah ditenderkan. Itu masih sementara dan detail plannya belum ada,” katanya.