MALANG I SURYA Online - Beberapa tahun ini, di Kota Malang mulai menjamur panti pijat yang dikelola para pemodal non-tunanetra. Akibatnya, panti pijat yang dikelola para tunanetra tak laku, bahkan sudah ada yang gulung tikar.

Melihat kondisi itu, Ketua DPC Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Kota Malang, Jawa Timur, Supriadi besama dua anggotanya, memprotes dan mengeluhkan hal tersebut ke Komisi kantor DPRD Kota Malang, Senin (30/5/2011).  Mereka ditemui Ketua Komisi D Chistea Frisdiantara, dan  Sutiadji (anggota).

“Menjamurnya panti pijat tersebut jelas dan sangat mengancam keberadaan panti pijat yang dikelola para tunanetra yang tergabung dalam Petuni Kota Malang,” katanya.

Tragisnya lagi, aku Supriadi, pekerjanya adalah tunanetra yang diambil dari luar Malang. “Kami itu tak akan protes kalau yang buka panti pijat itu tunanetra sendiri. Persoalannya karena yang membuka orang normal yang modalnya besar,” katanya.

Ditemui seusai mengadu ke DPRD, Supriadi mengatakan, Pertuni Kota Malang beranggotakan 60 tunanetra. “Dari 60 orang itu, sebanyak 90 persen tunanetra membuka panti pijat sendiri. Bukanya di rumah masing-masing,” katanya.

Selain memprotes menjamurnya panti pijat, Pertuni juga berharap Pemerintah Kota Malang memberikan bantuan untuk pengembangan panti pijat yang dikelola para tunanetra. “Sejak ada Petuni, kami tak pernah dapat bantuan dari pemerintah. Ikut pelatihan saja kami belum pernah,” keluhnya.