SURABAYA l SURYA Online- Kapolda Jatim Irjen Polisi Untung S Radjab menyatakan kesiapannya mengawal kongres PSSI jika diselenggarakan di Surabaya, 29 April nanti.

Dalam kunjungan di kantor Harian Surya, Rabu (30/3) siang Untung menyebut jajaran Polda Jatim selalu siap memberi pengamanan selama panitia penyelenggara juga mau memerhatikan semua aspek yang ada.

“Kami memang harus siap, tapi mereka juga harus menyadari kepentingan keamanan karena ini terkait banyak unsur dan menyangkut kepentingan umum,” tegas mantan Kapolda DI Jogjakarta itu.

Guna pengamanan kongres PSSI, Kapolda Jatim memastikan pihaknya akan merangkul beberapa elemen terkait, termasuk TNI. Polisi juga meminta penyelenggara memerhatikan siapa saja unsur internal mereka yang terlibat langsung dan akan hadir dalam kongres serta memastikan pelaksanaannya.

“Beri kami waktu untuk perencanaan pengamanan karena bagaimanapun juga harapannya kegiatan itu berlangsung lancar dan membawa kebaikan untuk semua,” tambah kapolda asal Surabaya itu.

Sementara itu, Rabu (30/3) kemarin seorang pengacara PSSI kubu Nurdin Halid, Apolos Djara Bonga marah-marah. Ini menyusul keluarnya surat keputusan dari pengelola Gelora Bung Karno, nomor B104/PPKGBK/Dirut/03/2011, yang melarang PSSI melakukan aktivitas di kantornya yang berada di pintu X-XI unit I, komplek GBK.

Apolos Djara Bonga naik pitam saat Direktur Pengelola dan Pengembangan Gelora Bung Karno (GBK), Mahfudin Nigara, membawakan surat keputusan tersebut ke kantor PSSI, Rabu (30/3) sore. “Anda memberikan surat ini disuruh siapa? Siapa yang suruh, bilang aja. Menpora-kah, KONI-kah, atau siapa? Sebut namanya,” ujar Apolos Djara Bonga dengan nada tinggi pada Nigara seperti dikutip tribunnews.

Mengetahui pengacara Nurdin Halid tersebut mulai marah, Nigara memilih diam dan hanya menyerahkan surat yang dibawanya. Mantan wartawan senior tersebut juga memilih tak mau berkomentar soal surat yang dibawanya untuk PSSI. “Kalian tanya PSSI saja,” ujar Nigara pada wartawan sambil berlalu meninggalkan GBK.

Surat larangan menggunakan kantor di lokasi GBK tersebut, kemudian disesalkan pengacara PSSI, Apolos Djara Bonga. Menurutnya, tidak sepantasnya pengelola GBK menjatuhkan larangan beraktifitas pada PSSI. Apalagi, kontrak PSSI dengan GBK baru selesai, 30 Mei 2011 mendatang. “Surat itu sudah kami terima, dan kami akan membalas secepatnya,” ujar pengacara tersebut.

Perkembangan lain dari kisruh PSSI ini, Sekjen PSSI Nugraha Besoes dilaporkan Tim Advokasi untuk Kehormatan Bangsa (TANDUK) ke Bareskrim Mabes Polri, Rabu (30/3) dengan dugaan pidana pembohongan publik.

Besoes diduga melakukan pembohongan publik, karena menyatakan ke media pada 26 Maret lalu, pembatalan kongres PSSI sebagai usulan utusan FIFA dan AFC. Karenanya, TANDUK yang dipimpin Mangapul Silalahi juga menyertakan sejumlah barang bukti berupa keterangan pers resmi Besoes tentang pembatalan kongres, yang diperoleh dari wartawan.

“Ternyata utusan FIFA dan AFC itu dihalang-halangi untuk datang ke kongres. Pelanggarannya kebohongan publik,” ujar Mangapul sebelum membuat pelaporan. rey/tribunnews