SURABAYA | SURYA Online - Puluhan warga dari 45 RT korban lumpur Lapindo kembali ngelurug kantor Gubernur Jatim di Jl Pahlawan, Surabaya, Rabu (30/3/2011).

Warga menuntut pemerintah segera menerbitkan Perpres terkait gantu rugi jual beli untuk mengakui wilayah mereka dalam peta terdampak.

“Kami butuh garansi, selama belum ada kepastian hitam diatas putih warga akan terus melakukan aksi,” ujar Ahmad Jauhari, koordinator warga.

Agar yakin, warga, kata Jauhari sebenarnya ingin bertemu langsung dengan Gubernur Soekarwo untuk mendengarkan penjelasan dari orang nomor satu di Jatim tersebut.

“Tidak selalu ditemui oleh Asisten III Setdaprov saja,” sergah salah satu warga.

Disinggung rencana pemerintah untuk melakukan pendataan sekaligus survei sebelum memastikan lahan di 45 RT masuk peta terdampak, Jauhari mengaku tidak masalah.

“Yang penting ada jaminan pengakuan, dan tidak malah membuat ruwet permasalahan,” tegasnya.

Asisten III Bidang Kesra Setdaprov Edi Purnianto mengatakan pihaknya akan menyampaikan aspirasi warga 45 RT korban Lumpur Lapindo ke pemerintah pusat.

“Jadi warga tak perlu khawatir. Percayakan sepenuhnya pada pemerintah,” katanya, saat menemui warga di Ruang Binaloka Kantor Pemprov Jatim.