Home » Nasional & Politik

Sukmawati Ogah Digobloki UU Parpol

MALANG | SURYA - Ketua Umum DPP PNI Marhaenisme, Sukmawati Soekarnoputri menegaskan, partainya bersama 16 parpol lain menolak disahkannya perubahan UU No 2/2008 tentang Partai Politik dan tengah mengajukan judicial review (uji materiil) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sukmawati menolak UU Parpol karena tidak demokratis dan merugikan partai-partai kecil. Selain itu Sukmawati merasa digobloki oleh segelintir orang yang menjadi wakil rakyat di DPR.

Menurut Sukmawati, dulu yang namanya parpol, pasti dapat ikut pemilu. Namun, sekarang mereka ingin membuat aturan verifikasi parpol dilakukan lima tahun sekali. “Ini yang kami tolak, apalagi PNI Marhaenisme dan 16 parpol itu sudah tiga kali menjadi peserta pemilu. Seharusnya verifikasi itu yang melakukan internal parpol,” tegas Sukmawati usai meghadiri Musyawarah-Konfercab PNI Marhaenisme Kota Malang di Hotel Pelangi, Malang, Minggu (30/1).

Sukmawati tak akan menentang UU Parpol baru apabila verifikasi itu untuk parpol yang baru didirikan atau yang baru ikut pemilu sekali seperti Nasional Demokrat (Nasdem) dan lainnya. “Lha wong parpol kami sudah ikut tiga kali pemilu, kok masih harus diverifikasi lagi. Karena itu, kami tak ingin dibodohi mereka yang duduk di DPR,” tandas Sukma.

Sesungguhnya Pemilu 2009 lalu massa PNI Marhaenisme cukup banyak. Namun, karena ketidakadilan KPU menjadikan suara PNI Marhaenisme mengecil. Karena itu, sejak dini para kader PNI Marhaenisme sudah harus mempersiapkan diri.

Tunjuk Susy

Dalam pidato politiknya, Sukmawati mengobarkan ajaran Bung Karno, Marhaenisme. Ke depan para kader PNI Marhaenisme diharapkan dapat memahami nilai-nilai dari ajaran Marhaenisme.

Dalam Konfercab, Sukmawati menunjuk Susy Sri Sumini sebagai Ketua DPC Marhaenisme Kota Malang.

Menurut Susy, pada Pemilu 2014 dia mematok target meraih lima kursi DPRD Kota Malang. Susy tidak memprioritaskan dari daerah pemilihan (dapil) mana perolehan suara untuk wakil rakyat itu didapat. “Ya, kami harapkan raihan itu nanti dari lima dapil,” jelas Susy.

Untuk merealisasi target itu, DPC akan intens mengundang tokoh PNI Marhaenisme sepert Jumadi (Korwil Malang Raya), Barata (Korwil Jatim) dan Djati Kusumo.nekn

Editor : jps

" Jika Anda ingin mempublikasikan kembali tulisan ini di website atau blog Anda, mohon cantumkan link aktif menuju artikel yang bersangkutan termasuk semua link yang ada di dalam artikel tersebut, terima kasih. "