GRESIK - Surya- Rencana musyawarah daerah (musda) Dewan Kesenian Gresik (DKG) yang bakal digelar akhir Desember 2010 terancam batal. Ini menyusul adanya intervensi pejabat di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora).

Ketua Panitia Musda DKG Syaikhu Busiri mengatakan, dalam rapat panitia musda 7 November lalu, sudah disepakati Musda DKG digelar akhir Desember dengan agenda memilih kepengurusan DKG 2010-2013. “Bahkan Ketua DKG saat ini, Kris Adjie W, juga hadir dalam rapat tersebut,” ujarnya.

Namun, musda kemungkinan batal digelar karena adanya intervensi dari pejabat setingkat kepala bidang (Kabid) di lingkungan Disbudparpora. Intervensi itu, diakui Syaiku membuat suasana di DKG menjadi pecah yang ujung-ujungnya, Musda terancam batal digelar sesuai rapat. “Sebagai lembaga independen, seharusnya DKG tidak boleh diintervensi apalagi dari pejabat pemerintahan,” katanya.

Kabid Pemuda dan Kebudayaan Disbudparpora, Nur Sukartika menyatakan, pihaknya bukannya mengintervensi DKG, tetapi hanya mencoba meluruskan permasalahan.

Ia ungkapkan, sebenarnya kepengurusan DKG yang diakui pemerintah adalah di bawah kepemimpinan Nizam Zuhri Khafid. Sebab, hanya Nizam yang mengantongi SK dari Bupati Gresik sejak tahun 1998 lalu.

“Kalau kepengurusan yang sekarang ini, silakan diartikan sendiri. Yang pasti, kami hanya mengakui kepengurusan Nizam,” tegasnya.

Untuk mencari solusi masalah ini, tambah Nur, ia sudah menghubungi Nizam untuk menggelar pertemuan dengan semua seniman untuk membicarakan kelanjutan DKG.

“Pak Nizam sudah setuju, ia akan mengundang seluruh seniman. Soal apa hasilnya, kita tunggu saja pertemuan tersebut,” ujar Nur.nsan