Adhitya Dhevi Marendra

Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Surabaya

adhitya_dhevi@yahoo.co.id

Retorika bahasa rupanya semakin menunjukkan tajinya di Indonesia. Utamanya dalam kancah politik Indonesia. Walaupun bukan dari ‘orang’ bahasa Indonesia, para ‘atlet adu mulut’ di Indonesia ini terbukti lihai melakukannya. Terbukti cukup sukses ‘menaklukkan’ masyarakat Indonesia. Bahkan, rakyat terkesan tak mempersoalkannya. Entah sadar atau tidak, mereka terhipnotis dengan ilmu yang umurnya cukup lama ini.

Ilmu ini lahir sejak abad lima sebelum Masehi. Pertama kali yang memperkenalkannya adalah ilmuwan dari Yunani. Akhirnya menyebar ke kekaisaran Romawi. Sejumlah tokohnya di antaranya Livius Andronicus, Appius Claudius Cecus, Quintilianus. Tentu pula sepak terjang ilmu ini mengalami masa pasang surut.

Sejalan dengan hal tersebut retorika kembali menunjukkan taringnya pada era sekarang ini. Selain bisa secara lisan juga tertulis. Banyak pihak yang berkepentingan menggunakannya. Zaman dulu, ilmu ini sudah digunakan dalam bidang hukum dan politik.

Dewasa ini di Indonesia ilmu ini digunakan para aparatur negara untuk mengaburkan suasana dan membelokkan asumsi publik. Lihat saja, banyak kasus atau pidato yang berbau retoris belaka. Dan berhasil! Banyak kasus yang berhasil menjadi kabur, abu-abu bahkan hilang begitu saja. Banyak pula citra-citra bagus yang mungkin palsu bertebaran. Seolah-olah seni berkata-kata ini menyapu kecurigaan publik dengan apa yang terjadi.

Kata-kata manis dan cenderung diplomatis dengan bumbu-bumbu pembawaan yang baik membawa masyarakat ke arah yang mereka inginkan. Satu pihak berkata ironis, dan mungkin pula pihak yang lain merasakan kedamaian dengan kata-kata tersebut.

Apakah itu pembohongan publik? Bisa ya, bisa pula berarti tidak. Karena pada dasarnya pada suatu kalimat atau penggunaan kata mempunyai makna yang lebih dari satu. Bergantung dari mana sudut pandang kita mengolahnya. Dan itu pula bergantung pada konteks, dan konteks suatu pernyataan. Rasanya sulit juga kita menyalahkan hal tersebut, serta sulit pula membenarkan pernyataan tersebut.

Bahasa memang membuat berbagai misteri. Kepintaran memilah kata yang digunakan para ‘ahli’ retoris (aparatur negara) atau mungkin pembuat teks yang mereka gunakan patut diacungi jempol, terlepas dari masalah apakah pernyataan tersebut benar atau salah.

Tetapi, ada satu aspek yang patut dipertimbangkan. Retorika yang digunakan untuk pengalihan kasus atau pengaburan kasus patut dihindari. Sehingga Indonesia lebih menjadi negara yang transparan. Dan akhirnya, segala macam kejujuran bisa diungkapkan dengan gamblang dan masyarakat akan suka dan cinta dengan para aparatur tanpa peran retorika yang membingungkan masyarakat. n