BERTEMU KERABAT - Seorang warga bertemu kerabatnya yang hilang di daerah terkena dampak gempa tsunami di Dusun Monte Baru Baru, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Sabtu (30/10). Di desa yang dihuni 307 jiwa itu, terdapat 147 korban meninggal serta 39 orang belum ditemukan. Foto: antara/yudhi mahatma

JAKARTA | SURYA - Selain rawan tsunami, berdasarkan penelitian, Kepulauan Mentawai ternyata juga terancam tenggelam. Pemerintah sedang menggodok aturan yang melarang warga untuk tinggal di kawasan pesisir Mentawai.

Pernyataan tersebut disampaikan Staf Khusus Presiden Bidang Bencana Alam, Andi Arief. Menurutnya, relokasi penduduk Mentawai merupakan solusi tepat.

“Kalau Mentawai tak ada obatnya selain relokasi karena bukan hanya kena tsunami, tetapi pulaunya akan jatuh ke bawah,” tandas Andi dalam diskusi polemik Bencana dan Duka Indonesia di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (30/10).

Opsi untuk relokasi penduduk Mentawai tersebut, kata Andi, disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), saat berkunjung ke Mentawai. Namun, opsi relokasi itu bukan hal yang mudah mengingat sulitnya membuat masyarakat percaya untuk pindah ke tempat yang disediakan nantinya.

Di sisi lain, Andi mengakui bahwa pemerintah lalai dalam menanggulangi bencana tsunami di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Tsunami Mentawai tidak tertangani pada 12 jam pertama karena pihaknya tidak mendapat informasi yang jelas mengenai adanya tsunami menyusul gempa 7,2 skala Richter di sana.

Bantuan helikopter belum disiapkan ketika Badan Penanggulangan Bencana Sumatera Barat meminta helikopter untuk mengirim bantuan, pemerintah belum menyiapkannya.

“Kami mengakui bahwa 12 jam pertama Mentawai ini (pemerintah) lalai karena sampai pukul 12 malam, kami tidak memperkirakan ada tsunami,” ujarnya.

Relawan bencana Hermawan Sulistyo dalam kesempatan yang sama mengatakan, agar pemerintah memperbaiki manajemen penanggulangan bencana terlebih dahulu sebelum memikirkan opsi relokasi penduduk. Menurut dia, manajemen penanggulangan bencana yang ada saat ini masih berantakan karena koordinasi yang kurang jelas.

“Ini masalah manajemennya, di mana-mana demikian, nggak usah di Mentawai,” ujarnya.

Terpisah, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan, akan merelokasi penduduk pesisir Kepulauan Mentawai ke perbukitan. Pemerintah rencananya membangun 4.000 unit rumah sementara di perbukitan. Namun, menurutnya, relokasi penduduk tidak mudah dilaksanakan mengingat sebagian besar penduduk Mentawai bermata pencarian sebagai nelayan.

Sementara itu, hingga kemarin sore korban tewas bencana tsunami Mentawai sudah mencapai 498 jiwa. Sementara korban hilang masih ada 212 orang.

“Para pengungsi masih tersebar di pulau-pulau tempat mereka tinggal,” kata Edison Seleubaja, Bupati Mentawai.

Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Danny Hilman memperkirakan, bidang yang belum mengeluarkan energi (seismic gap) berada di bawah Pulau Siberut dan sebagian Sipora. Danny yakin gempa berkekuatan 8,9 SR akan terjadi, meski tak bisa dipastikan kapan.

Marzuki Bersedia Minta Maaf

Berada di Kuala Lumpur, Malaysia, Ketua DPR Marzuki Alie bersedia minta maaf kepada rakyat Indonesia atas pernyataannya yang dianggap tidak peka terhadap penderitaan korban tsunami di Kepulauan Mentawai.

“Kalaupun minta maaf karena salah persepsi, salah opini, atau salah pengertian, tak ada masalah minta maaf kepada rakyat Indonesia,” kata Marzuki di sela-sela wisuda doktoralnya di Universiti Utara Malaysia (UUM), Jum’at (29/10). “Toh, minta maaf tidak akan mengecilkan diri kita. Dan sebagai manusia, kekeliruan itu bisa saja terjadi.”

Marzuki menjelaskan, persepsi negatif pernyataannya muncul karena kesalahan wartawan mengutip ucapannya. “Waktu itu wawancara door-stop, sehingga kutipannya sepotong-sepotong,” terang Marzuki. “Tapi saya nggak menyalahkan media.”

Sebelumnya, Marzuki mengatakan, orang yang menetap di pulau ada konsekuensi kesapu ombak atau tsunami. Karena itu, tsunami tak perlu ditakuti jika warga Mentawai mau pindah.

“Kalau takut kena ombak jangan tinggal dipinggir pantai. Tapi kan tsunami ini tentu kan harus kita peduli,” ujarnya ketika itu.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini mengklarifikasi pernyataannya. Ia sebenarnya mau mengatakan, Mentawai itu adalah kawasan zona gempa. Secanggih apa pun peralatannya, kalau tidak ada tempat berlindung di pulau itu, maka percuma saja. “Maksud saya, jangan ada lagi anak bangsa yang mati sia-sia”.

Adapun alasan Marzuki belum melakukan kunjungan ke Mentawai. Karena yang dibutuhkan warga saat ini adalah relawan.

“Pada saatnya nanti saya akan datang bersama Komisi XII dengan membawa dana bantuan, bukan dengan tangan kosong,” janjinya.