KLOJEN - SURYA- Draf perjanjian kerja sama (PKS) pembangunan Pasar Dinoyo dan Pasar Blimbing ditolak dan dikembalikan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Malang ke wali kota agar direvisi. Pansus memberi tenggat waktu 15 hari untuk merevisi draft PKS kedua pasar itu.

Tanpa perubahan berarti, Pansus mengancam akan terus menolaknya. “Di antara isi PKS yang harus diperbaiki antara lain site plan, pembagian penghasilan parkir dan reklame, serta soal kontribusi yang masuk ke pemkot. Ya, yang harus direvisi sekitar 80 persen,” kata H Pujianto SE MHum, Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Malang, dibenarkan anggota FPAN, Subur Triono SE, kepada Surya, Senin (30/8)

Ketua Pansus PKS Pasar Blimbing dan Dinoyo, Drs Ec RB Priyatmoko Utomo MM, mengatakan, pemkot wajib menyempurnakan isi PKS yang menurutnya tidak memenuhi prinsip kerja sama. Kata Moko, sapaan Priyatmoko, PT Citra Gading Asritama selaku pengembang Pasar Dinoyo dan PT Karya Indah Sukses pengembang Pasar Blimbing, juga harus menghapus biaya kios untuk para pedagang pasar tradisional. Sebab, status pasar tradisional itu merupakan kontribusi, sehingga hak pengelolaannya di tangan pemkot. “Apalagi tiap tahun investor sudah mendapat kontribusi dari reklame ataupun parkir,” tandasnya

Soal bagi hasil reklame dan parkir, menurut Moko, juga harus direvisi. Kalau sebelumnya 20 persen untuk pemkot dan 80 persen investor, maka selanjutkan harus 25 persen untuk pemkot dan sisanya untuk investor. “Untuk reklame juga mengalami perubahan, jika awalnya 15 persen untuk pemkot dan 85 persen investor, kami rekomendasikan naik jadi 25 persen pemkot dan 75 persen untuk investor,” papar Moko.

Selain itu, khusus untuk investor Pasar Blimbing diharapkan agar menaikkan nilai setoran tiap tahunnya karena jika disesuaikan dengan luas lahan yang mencapai sekitar 1,9 hektare jumlah dana yang disetor Rp 538 juta per tahun terlalu kecil. “Jika dibanding Dinoyo yang luas lahannya hanya 0,9 hektare dengan dana yang disetor Rp 489 juta, seharusnya Pasar Blimbing bisa dua kali lipat,” pungkas Moko.nekn