SURABAYA - SURYA- Isu intervensi mengiringi rencana Muktamar Muhammadiyah di Jogjakarta 3-8 Juli lusa.

“Gejalanya memang ada. Tapi, saya kira tidak akan berhasil,” jelas Najib Hamid, Sekretaris PW Muhammadiyah Jatim dalam diskusi di Harian Surya, Selasa (29/6).

Gejala intervensi pemerintah di antaranya tercium dari rencana menteri mengundang PW Muhammadiyah (provinsi). “Tapi, itu ditolak PW-PW,” ungkapnya.

Selain dari pemerintah, intervensi muncul dari parpol. Gejalanya terlihat dari isu usaha membelah, kubu yang ingin Muhammadiyah kritis dan kubu kompromi pemerintah. “Yang paling semangat mengembangkan isu itu ternyata aktivis partai,” ujarnya.

Najib yakin intervensi itu kandas. Sebab, proses pemilihan sudah dimulai jauh sebelum muktamar. Tatib disahkan tanwir setahun sebelum muktamar, diteruskan usulan calon dan verifikasi empat bulan lalu. “Jadi mungkin muncul calon titipan. Lagi pula muktamar tidak memilih ketua, tapi memilih 13 pimpinan. Nah, 13 orang terpilih menentukan ketua dan kepengurusan,” tegasnya.nian