DPRD Jatim akan mengusulkan agar materi bencana dimasukkan di muatan lokal kurikulum sekolah karena Jatim merupakan wilayah yang rentan bencana alam.

Anggota Komisi E (Kesejahteraan Rakyat) dari Fraksi Partai Gerindra, Wike Herawati mengatakan, kurikulum dimaksudkan agar masyarakat mengenal kerawanan bencana di lingkungan sekitarnya. Kurikulum tersebut memuat seluk beluk bencana, serta apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan pascabencana.

“Jatim rawan bencana, apalagi sekarang alam sulit diprediksi. Kami berharap muatan lokal bisa meminimalisasi korban karena mereka sudah mengetahui terjadinya bencana sejak dini,” ujar Wike kepada Surya di Gedung DPRD Jatim, Selasa (30/3).

Wike, aktivis penanggulangan bencana ini menambahkan pihaknya berharap pemerintah provinsi segera menginstruksikan kabupaten/kota membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Peraturan daerah (Perda) tentang BPBD sudah terbentuk setahun lalu. Namun, hingga saat ini hanya BPBD tingkat provinsi saja yang terbentuk. “Kalau tidak segera dibentuk, nanti kerjanya tidak nyambung,” katanya.

Fungsi BPBD ini sebagai koordinator dinas terkait dalam menanggulangi bencana. Misal, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemukiman. “BPBD ini juga berfungsi agar tidak ada duplikasi anggaran di instansi yang biasa menangani bencana,” pungkasnya.niks