Abdul Wahid

Dekan Fakultas Hukum dan pengajar Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universiats Islam Malang
Misi kelahiran (maulid)) atau dihadirkannya Nabi Muhammad SAW oleh Allah SWT ke muka bumi ini adalah, antara lain, menyadarkan manusia untuk memperbaiki moral kepemimpinannya, terutama yang bisa menghadirkan kebahagiaan bagi wong cilik.
“Tak ada kebajikan yang lebih utama setelah iman, selain mendatangkan kebahagiaan bagi orang lain, dan tak ada kejelekan yang lebih jelek setelah syirik selain mendatangkan kesusahan (membiarkan penderitaan) pada orang lain,” demikian sabda Nabi Muhammad SAW.

Manusia dituntut menunjukkan loyalitas kepada sesamanya yang sedang dihadapkan pada kesusahan, impitan kebutuhan hidup, deraan keprihatinan, kekalahan dalam persaingan yang tak sehat dan hegemoni ketidakberdayaan berkepanjangan.

Loyalitas kemanusiaan itu merupakan panggilan setiap insan yang sudah mendaulatkan dirinya dalam panji syahadah, suatu pengakuan untuk menyerah total ke hadapan-Nya. Ini menuntut konsekuensi agar kehidupannya tidak dibiarkan vakum dari tanggung jawab memedulikan kemaslahatan umat. Loyalitasnya dituntut secara konkret untuk menyelesaikan problem yang melilit dan menyulitkan rakyat.

Derita yang memayungi sesama tak boleh dibiarkan berlama-lama “menjajah”, tak boleh ditulikan dari hati nurani, tak boleh disia-siakan dari tanggung jawab sejati sebagai saudara seagama dan sebangsa, dan utamanya tak boleh dianak-tirikan dari pola kepemimpinan kalangan elite kekuasaan.

Penderitaan yang merajam sesama wajib dipedulikan dan didekonstruksi setiap pemimpin negeri. Penderitaan ini tak boleh dibiarkan bersemai dan mengakumulasi menjadi “penyakit kanker” atau penyakit ganas yang menular, yang sewaktu-waktu di kemudian hari dapat meledak dan menghancurkan pori-pori bangunan kehidupan berbangsa.

Jika kanker itu sampai dibiarkan mengganas, bukan mustahil berbagai bentuk “prahana nasional” seperti kekacauan, radikalisme, dan pertikaian antaretnis akan mengeksplosif dan sulit kendalikan. Kalau ini yang terjadi, akan terbuktilah sinyalemen Napoleon Banoparte, “di tengah kekacauan yang direkayasa sistemik, hanya kaum bajinganlah yang menuai keuntungan dan menikmati kecongkakan.”

Penyakit kanker itu kini menjadi bagian konkret kehidupan sebagian manusia Indonesia. Tak sedikit manusia Indonesia, khususnya yang berasal dari komunitas “akar rumput” yang mengidap berbagai macam penyakit, khususnya kanker perekonomian, kanker moral, kanker kepercayaan, dan distorsi kelayakan hidup.

Untuk mendapatkan hak-haknya, seperti upah yang layak dan perlindungan hak kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja, buruh, misalnya, masih harus berjuang keras, menguras energi, berdemonstrasi, dan berbaris di bawah terik panasnya matahari. Mereka masih harus melawan “diktator-diktator baru” yang berselimut dalih perusahaan sedang kesulitan modal, keuntungan perusahaan kecil, pendapatan tak sesuai dengan target, biaya “siluman” yang sulit disterilkan dari mafia birokrasi, dan dalih-dalih lain yang mengerdilkan peran buruh/pekerja.

Mereka pun hidup dengan dikepung harga-harga kebutuhan yang melangit. Mereka dipaksa mengadaptasikan diri, menyesuaikan kemauan dengan kemampuannya yang jauh dari kelayakan. Rakyat kecil ini berusaha ditundukkan, agar menerima dan menyetujui, misalnya, politik pengupahan dan tunjangan yang ditetapkan sepihak dari perusahaan.

Mereka makin sulit bersaing dan berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Anak-anak yang memilih drop out dan tak sekolah di tingkat sekolah lanjutan makin meningkat karena kondisi ekonomi orangtuanya yang tidak berdaya menghadapi kebijakan kapitalisme pendidikan yang tak berpihak kepadanya.

Sementara itu, anak-anak yang tinggal dalam wilayah rawan kehidupan kota sedang membanjiri jalanan jadi pengamen, penganggur, dan terbiarkan “menikmati” kesulitan seperti dikorbankan dalam bursa perdagangan seks anak-anak tanpa ada tangan-tangan humanis yang memedulikannya.

Wong cilik itu pun dikondisikan oleh perubahan zaman yang menuntutnya sibuk berjuang dan melawan kekuatan manusia lain yang bersimbah uang dan kekuasaan (kekuatan) yang mencoba terus-menerus mengekspoitasi dirinya, menumbalkan kedaulatannya dan mengebiri hak-hak asasinya.

Pilar bangsa humanis yang dirindukan rakyat itu bernama pemimpin, yang bisa berasal dari segmen eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Mereka mendapatkan amanat kedaulatan dari rakyat negeri ini sebagai “nakhoda” untuk mengantarkan kapal besar bernama bangsa Indonesia ini ke dermaga kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraannya.

Mereka telah didaulat menjadi kekuatan di garis depan yang menentukan arah sejarah perjalanan bangsa, dari rona sejarah yang menyuratkan kegelapan, beraroma keterjajahan, dan penindasan menuju atmosfer kehidupan yang berbingkai pencerahan. Sayangnya, mereka sedang terbuai kenikmatan kekuasaan.

Mereka sibuk membangun dan menikmati “kerajaan” kekuasaan yang didudukinya. Mereka sibuk mengamankan dan mencari celah-celah untuk menggali dan mendatangkan keuntungan yang bersifat privasi dan kolegial. Sementara, nilai-nilai amanat kerakyatan dan kebangsaannya direduksi dan dikooptasinya. Rakyat sedang ditinggalkan dalam tataran marjinalitas yang menyakitkan.

Bagaimana mungkin rakyat kecil bisa memperjuangkan aspirasi rakyat, kalau kebijakan sang pemimpin ternyata memvakumkan “kemiskinan” moral kebajikan dan etos kerakyatan.

”Kalau ingin mencari tempat terbaikku, carilah aku di antara orang-orang kecil (wong cilik),” demikian sabda Nabi Muhammad yang sejatinya mengingatkan kita bahwa model kepemimpinan yang berelasi dengan bahasa (kepentingan) wong cilik merupakan kunci utama kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan bertuhan (beragama).n