SURABAYA - SURYA- Rencana reklamasi Pelabuhan Tanjung Tembaga Kota Probolinggo masih terkendala perizinan. Semestinya reklamasi rampung 15 Desember 2009. Namun, perizinan baru sebatas surat rekomendasi dari adpel dan wali kota, sedangkan rekomendasi dari gubernur dan izin Menhub belum turun.

“Kami yakin dalam waktu dekat semua perizinan turun,” ujar Kadishub & LLAJ Jatim Binsar Tua Siregar, didampingi Kabid Angkutan Laut Bambang Jatmiko, Selasa (29/12). Begitu turun, surat izin dari menteri diserahkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk segera diterbitkan hak pengelolaan lahan (HPL). “Setelah itu, reklamasi atau pengurukan laut akan dimulai,” jelasnya.

Proyek reklamasi multiyears ini mulai digarap 2008 dengan dana bersumber dari APBN, APBD provinsi, dan APBD kota sekitar Rp 100 miliar. Proyek ditarget rampung 2010. Secara fisik, tahap pertama sudah mencapai lebih dari 70 persen dengan anggaran APBD 2009 pemprov Rp 40 miliar.

Saat ini, proyek masuk tahap kedua, yaitu reklamasi untuk lokasi open storage, seluas 400 x 225 meter dengan kedalaman 3 meter. Dari APBD 2010 Pemprov dianggarkan Rp 20 miliar. Dana APBN dipakai untuk membangun dermaga dan lainnya. Sedangkan dana APBD provinsi dan kota untuk pembangunan daratan seperti reklamasi atau pergudangan.

Menurut Bambang, Tanjung Tembaga bias mengurangi penumpukan barang. “Ada perkantoran dan pergudangan yang disewakan,” tuturnya. Ia yakin pelabuhan ini berprospek cerah dan bias menyedot investasi, apalagi musibah lumpur Lapindo belum tuntas.

Anggota Komisi D DPRD Jatim Zaini Nashirudin mengatakan, pihaknya akan memanggil Dishub & LLAJ Jatim dan PT Anggrek Merah selaku pelaksana proyek untuk dimintai pertanggungjawaban terkait molornya reklamasi. Menurut Ketua F-PKB DPRD Jatim ini, pada APBD Jatim 2009 hasil PAK dialokasikan anggaran Rp 47 miliar untuk proyek ini. Sementara di APBD 2010 dianggarkan Rp 20 miliar. Karena anggarannya sudah ada, jika pelaksana proyek terbukti tidak professional, Zaini mengancam tidak akan mencairkan anggaran untuk 2010. uji