Kepala PT Indonesia Ferry (ASDP) Cabang Surabaya Prasetyo Bakti Utomo mengatakan, evaluasi tarif harus dilakukan untuk meningkatkan demand kendaraan - terutama roda empat yang menyeberang dari pelabuhan Ujung - Kamal atau sebaliknya.

Sebab, saat ini, tarif feri jauh lebih mahal dibandingkan dengan tol Suramadu. Mobil yang menyeberang dengan kapal dikutip Rp 74.000, padahal Suramadu hanya memungut Rp 30.000. “Kondisi itulah yang harus disikapi serius. Karena besarnya perbedaan tarif jelas berpengaruh terhadap animo masyarakat,” ujarnya, Senin (28/12).

Agar masyarakat lebih rasional dalam memilih, perbandingan tarif penyeberangan feri dengan jembatan Suramadu, kata Prasetyo, semestinya tidak terlalu jauh. “Kalau bisa dan tak menjadikan operator rugi, mestinya sama,” jelasnya.

Kabid Kereta Api & ASDP Dishub & LLAJ Jatim Isa Anshori menyatakan, agar jumlah penumpang dan demand di Ujung-Kamal tetap stabil, pihaknya mengusulkan pengurangan jumlah kapal yang beroperasi. Karena berdasar evaluasi, Ujung-Kamal cukup hanya dilayani enam kapal feri. Tapi, yang terjadi, saat ini kapal yang dioperasikan sebanyak sembilan buah. “Akibatnya, demand tak seimbang dengan supply yang ada,” katanya.

Isa khawatir akan terjadi persaingan tidak sehat yang berimbas pada menurunnya layanan terhadap masyarakat. Akibatnya, citra kapal penyeberangan jadi jelek. “Jika sudah begitu, trust (kepercayaan) masyarakat bisa turun dan orang jadi malas naik feri,” tegasnya.

Menurut Isa, meski penyeberangan Ujung - Kamal bersaing ketat dengan Suramadu, operator penyeberangan tetap harus mengedepankan layanan kepada penumpang, agar jumlah mereka tidak semakin turun. Sebab, sejak Suramadu beroperasi 10 Juni 2009, penumpang turun hingga 80 persen.

Saat ini, jumlah penumpang turun lagi lima persen akibat over supply. Sehingga setiap bulan subsidi untuk feri mencapai Rp 200 juta. “Konsekuensinya ya kapal harus dikurangi dari sembilan jadi enam. Setiap operator harus menyadari itu,” jelasnya.

Dengan enam operator, dua kapal dipastikan milik pemerintah, sedangkan empat lainnya milik swasta. Bagaimana jika usulan tersebut ditolak? Isa mengaku itu hak masing-masing operator dan risikonya juga harus ditanggung sendiri. “Tapi, kasihan operator yang kecil. Kalau operator besar kan masih kuat memberikan subsidi. Namun yang kecil, tentu akan gulung tikar,” imbuhnya. uji