Denpasar-Kota Denpasar, Bali meraih skor tertinggi dalam bidang pelayanan publik tahun 2009, sesuai hasil survei integritas yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Denpasar, Made Erwin Suryadarma di Denpasar, Jumat mengatakan, Kota Denpasar meraih skor sebesar 7,48 dan mampu mengungguli kabupaten/kota lainnya.

“Hasil penilaian survei integritas terhadap pelayanan publik tersebut telah diumumkan oleh KPK di Jakarta pada 22 Desember lalu,” katanya.

Ia mengatakan, empat unit layanan yang disurvei di pemerintah kabupaten/kota meliputi pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas atau RSUD kelas C, pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah kabupaten/kota, akta kelahiran, bantuan pembangunan atau perbaikan fisik sekolah dengan dana APBD kabupaten/kota.

“Keberhasilan yang dicapai Pemkot tersebut harus dapat dipertahankan, terlebih komitmen Kota Denpasar untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik,” katanya.

Erwin mengatakan, untuk mencapai prestasi tersebut tidaklah mudah tanpa dukungan dan kerja keras semua pihak, baik pemkot maupun warga masyarakat.

Sementara Wakil Ketua bidang Pencegahan KPK, M Jasin di Jakarta (22/12) menyebutkan, lima belas pemerintah kabupaten/kota dengan skor integritas tertinggi adalah Kota Denpasar, Balikpapan, Medan, Banjarmasin Malang, Jakarta Barat, Banjar Baru, Metro dan Kota Bontang.

Sedangkan untuk kabupaten meliputi Kabupaten Kediri, Tanah Bumbu, Badung, Gianyar, Sampang dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan.

Lima belas pemerintah kabupaten/kota yang dengan skor integritas terendah adalah Kota Jakarta Selatan, Kabupaten Kuningan, Kota Bandar Lampung, Kota Samarinda, Kabupaten Maros, Kabupaten Deli Serdang, Kota Manado, Kabupaten Gowa, Kota Makassar, Kabupaten Garut, Kota Bekasi, Kabupaten Lampung Tengah, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Sumenep.

Penilaian survei dilakukan dengan menggabungkan dua unsur, pengalaman integritas bobot 0,750 yaitu merefleksikan pengalaman responden terhadap tingkat korupsi yang dialaminya dan potensial integritas bobot 0,250 untuk merefleksikan faktor-faktor yang berpotensi penyebab terjadinya korupsi dipersepsikan oleh responden

Ia mengatakan, KPK tetap akan melakukan survei ini secara rutin setiap tahun untuk terus memantau sejauh mana efektivitas pengendalian terjadinya korupsi di layanan publik sebagai mekanisme “check dan balance” antara penyedia dan pengguna layanan publik.

Survei ini sekaligus memberi peringatan awal kepada instansi pusat, pemerintah provinsi maupun pemkab/pemkot untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas dalam kegiatan layanan publiknya.

KPK akan terus melakukan monitor terhadap berbagai sektor pelayanan publik yang ada di instansi pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kota/kabupaten.fmn/ant