HARGA diri Partai Golkar menjadi taruhan karena pemilu 2009 suara Golkar terpuruk sangat dalam. Guna mengembalikan kembali kejayaan era ketua umum Akbar Tandjung, Golkar harus melakukan evaluasi dan pembenahan personal. Salah satunya menyangkut rangkap jabatan pengurus.

Saat itu, Jusuf Kalla merangkap wakil presiden, di Jatim Ketua DPD I Soenarjo merangkap wakil gubernur dan di DPD II banyak yang merangkap bupati/wali kota.

Rangkap jabatan ini mengakibatkan pengurus tidak fokus menjalankan roda organisasi partai. Ke depan kondisi tersebut harus segera dievaluasi.
Kalau sudah menjabat kepala daerah, mereka jangan lagi menjadi pengurus tapi cukup menjadi dewan penasehat atau bukan sebagai pengendali partai sehari-hari.

Kabar baiknya, hal itu sudah dimulai di tingkat pusat. Ketua Umum Aburizal Bakrie (Ical) sudah tidak mau lagi dicalonkan menjadi menteri karena ingin fokus membesarkan partai.
Apa yang dilakukan Ical tersebut, harus segera diikuti pemimpin Golkar di daerah-daerah. Kini Golkar tidak bisa lagi mengandalkan jalur TNI dan birokrasi seperti di masa lalu.

Partai Golkar harus menumbuhkan voluntir-voluntir (relawan) yang memang aktif di partai selama 24 jam, dan bukan sampingan. Oleh karena itu Golkar perlu membentuk jaringan baru dengan membentuk lembaga atau memanfaatkan lembaga yang sudah ada kemudian dicangkokkan dengan struktur partai. dos