Malaysia Sumbang Makanan Kadaluarsa, BPOM Tingkatkan Pengawasan di Lokasi Gempa

MATARAM - SURYA- Sebagian barang sumbangan dari luar negeri untuk para korban gempa di Sumatra Barat (Sumbar) dan Jambi ternyata merupakan produk kadaluarsa. Menurut pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), produk kadaluarsa yang ditemukan BPOM berasal dari Malaysia.

Kepala BPOM, Husniah Rubiana Thamrin Akib, mengungkapkan hal tersebut ketika menggelar rapat koordinasi lintas sektor BPOM RI, di kawasan wisata Senggigi, Lombok Barat, Kamis (8/10). Hanya, dia tak merinci jenis produk sumbangan dari Malaysia yang kadaluarsa tersebut.

“Ini memang menyedihkan sekali, di mana negara kita sudah terkena musibah (tapi) masih ada negara yang tega memberikan bantuan barang kedaluwarsa. Padahal itu berbahaya jika dikosumsi,” sesal Husniah.

Karena itulah, sambungnya, pihak BPOM meningkatkan kewaspadaan terhadap barang sumbangan dari luar negeri, terutama jenis obat dan makanan. “Saya sudah instruksikan petugas di lokasi gempa untuk meningkatkan pengawasan,” tegas Husniah.

Menurut dia, ada sejumlah negara yang sepertinya sengaja memanfaatkan musibah di Indonesia. Mereka membuang sampah dengan dalih memberikan bantuan berupa obat dan makanan, namun kenyataannya bantuan produk obat dan makanan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan karena tak aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Ia mencontohkan, saat bencana tsunami di Aceh, akhir Desember 2004, beberapa negara memberikan bantuan obat dan makanan. Namun, setelah diteliti, ternyata bantuan tersebut sudah habis masa berlaku konsumsinya, yaitu berakhir pada 2002.

Begitu juga saat musibah gempa yang terjadi di Jogjakarta, akhir Mei 2006, pihaknya menemukan adanya bantuan produk obat dan makanan yang sudah kedaluwarsa. Dari pengalaman-pengalaman itu, Husniah menginstruksikan kepada seluruh petugas di lokasi gempa –di Sumbar (100 orang) maupun Jambi (70 orang)– untuk melihat langsung masa berlaku konsumsi jika ada produk obat dan makanan yang datang dari para donatur.

“Jika ada temuan agar langsung disingkirkan, sehingga masyarakat yang sudah tertimpa musibah tidak mendapat musibah lagi akibat mengkonsumsi obat atau makanan yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi,” tandasnya.

Secara terpisah, Kasi Penyelidikan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Padang, Anton, di Padang, mengatakan bahwa beberapa petugasnya menemukan obat-obatan bantuan yang kadaluarsa di beberapa posko bantuan di Kota Padang. Obat-obatan kadaluarsa tersebut, di antaranya, Amoxicillin dalam bentuk tablet, salep Betametoson, dan Amoxillin dalam bentuk sirup.
“Batas waktu kelayakan pakai yang tertera dalam kemasan obat-obatan tersebut adalah September 2009,” katanya.

BBPOM juga menemukan makanan kedaluwarsa yang diduga bantuan dari negara tetangga, yaitu selai nenas. Menurutnya, dalam bungkusan selai nenas tersebut tertera batas waktu kelayakannya Oktober 2009.

“Semua barang kadaluarsa yang ditemukan petugas di lapangan tersebut kami sita untuk seterusnya akan dilakukan pemusnahan,” jelasnya.

Penyakit Gatal
Dari Kabupaten Agam, Sumbar, dilaporkan ratusan pengungsi korban gempa bumi disertai tanah longsor di empat jorong Kecamatan Tanjung Raya, Agam, mulai terserang penyakit Infensi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) dan gatal-gatal. Data di posko penanggulangan bencana Kenagarian Sungai Batang, Tanjung Raya, sedikitnya 400 Kepala Keluarga (KK) dari Dusun Pandan, Galapung, dan Batu Nanggai mengungsi sebagai korban gempa.

Mereka mengungsi di Balairong Adat dan los pasar tradisional Sungai Batang, di Jorong Pandan dan di Jorong Muko Jalan, Kenagarian Jantung Sani. “Kami mengungsi sejak Rabu malam karena rumah tak bisa ditempati. Kini sebagian anak-anak mulai terserang penyakit seperti diare, pilek, dan ISPA,” keluh Anidar, 45, pengungsi dari Galapung.

Ibu empat anak ini menambahkan, meskipun bantuan dari berbagai pihak terus mengalir namun kondisi kesehatan pengungsi belum stabil. Mereka juga masih harus mandi dengan air Danau Maninjau, yang kurang bersih dan rawan menimbulkan penyakit.

Kepala Puskesmas Maninjau, Riua Lelono, ketika ditemui di Posko Kesehatan Sungai Batang, mengakui rata-rata keluhan para pengungsi adalah fileks, ISPA serta diare. Selain itu, sejak dua hari terakhir sudah ada yang mengeluhkan gatal-gatal.

“Obat-obatan cukup tersedia, begitu juga tenaga perawat. Kami siap melayani pengungsi yang jumlah ratusan,” katanya.

Menurut Riua, pihaknya juga menerima bantuan tenaga medis dari Provinsi Jateng, yang sudah datang sejak Senin (5/10). Di tempat sama, petugas Medis asal Jateng, Eko Sadono, mengatakan, selain memberikan bantuan sembako pihaknya juga menurunkan tim medis sebanyak tiga orang dokter umum, dan kini berada di lokasi pengungsian.

Selain itu, sebanyak delapan perawat, dua orang tenaga tim SAR dan lima dokter spesialis berada di Padang seraya menunggu arahan dari dinas kesehatan Sumbar. “Kami membantu pengungsi korban gempa dan longsor di Agam selama 10 hari, sejak Senin (5/10). Jika, dibutuhkan lagi, tim berikutnya akan turun selama 10 hari lagi karena sudah dipersiapkan tiga tim,” katanya.

Kerugian Rp 3 Triliun
Di Padang Sekretaris Satkorlak PB Sumbar, Sudirman Gani, mengatakan bahwa korban meninggal akibat gempa terus bertambah karena dalam evakuasi masih ditemukan korban meninggal. Data Satkorlak Penanggulangan Bencana Sumbar, hingga Kamis (8/10) pukul 18.00 WIB korban meninggal bertambah 15 orang dibanding data sehari sebelumnya, menjadi 739 orang.

“Korban hilang masih banyak, yakni 296 orang. Rinciannya, hilang di Kota Padang sebanyak lima orang, di Kabupaten Padang Pariaman 237 orang, dan di Kabupaten Agam 54 orang,” kata Sudirman, Kamis (8/10).

Sedangkan Wali Kota Padang, Drs Fauzi Bahar, mengatakan total kerugian akibat gempa bumi berkekuatan 7,6 Skala Ritcher yang mengguncang Sumbar mencapai Rp 3 triliun. “Kerugian berasal dari banyaknya bangunan rumah yang rusak, ruko-ruko, hotel, kendaraan, kantor pemerintahan dan swasta, tempat ibadah, pendidikan dan bangunan lainnya,” kata Fauzi Bahar, di Padang, Kamis (8/10).

Untuk bangunan perkantoran pemerintah di lingkungan Pemkot Kota Padang, khususnya balai kota, kerusakan mencapai 80 persen. Antara lain, bangunan gedung baru dan yang lainnya di belakang Kantor Balai Kota Padang –dibangun pada masa kolonial Belanda– yang retak dan ambruk.
“Di kantor balai kota hanya ruangan wali kota, wakil wali kota dan Sekdako Padang yang bisa dipergunakan karena bangunan ini dibangun pada masa kolonial Belanda,” jelas Fausi. ant

Dibaca: 573 kali