JAMBI - SURYA- Tak hanya para korban gempa bumi di Sumatra Barat (Sumbar) yang kelaparan akibat keterlambatan distribusi bantuan logistik namun juga di Jambi. Sebanyak 110 keluarga korban gempa di Desa Renah Kemumu, Jangkat, Merangin, Jambi, belum tersentuh banyak bantuan karena untuk sampai desa itu orang harus berjalan kaki selama enam jam.
Topografi menuju desa yang berada dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat tersebut sangat curam –pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut– dan kondisi jalan longsor. Karena itulah bantuan logistik harus dibawa dengan berjalan kaki.
Hal tersebut mengakibatkan banyak bantuan menumpuk di Kantor Kecamatan Jangkat. Kendaraan roda empat biasa tidak dapat mencapai desa karena topografi menuju desa sangat curaram.
Menurut Koordinator Posko Bersama Penanggulangan Bencana Sipil Jambi, Arif Munandar, Selasa (5/10), saat ini ada 92 rumah rusak dan 20 rumah ambruk di Desa Renah Kemumu akibat gempa Jambi berkekuatan 7,0 Skala Richter (SR) pada Jumat (2/10) lalu. Gempa juga mengakibatkan 20 warga setempat terluka.
Warga yang terluka harus berjalan kaki sepanjang 14 kilometer, atau selama enam jam, untuk mencapai desa tetangga, Tanjung Kasri. Di sanalah tim medis yang dikirim oleh Pemerintah Kabupaten Merangin baru dapat memberi upaya pengobatan bagi mereka.
Selain korban luka, sebanyak 579 siswa belum dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar karena kondisi sekolah yang rusak. Listrik juga masih padam, karena pembangkit listrik tenaga mikro hidro yang dibangun di sana juga rusak akibat gempa.
“Desa ini nyaris terisolasi, dan masih sangat minim bantuan. Kalaupun ada, bantuan belum bisa didistribusikan secara lancar karena relawan sulit mengakses desa tersebut. Bantuan jadi menumpuk di kantor kecamatan,” ujar Arif kepada Kompas.com.
Selasa (6/10) kemarin, sejumlah bantuan –berupa terpal, selimut, dan makanan– mulai didistribusikan oleh relawan dari kelompok pecinta alam. Mereka beriringan berjalan kaki mengangkut bantuan menuju Renah Kemumu. “Harus lebih banyak lagi orang yang terlibat untuk membantu distribusi logistik,” lanjutnya.
Pascagempa, sejumlah warga setempat juga mulai menderita penyakit gatal-gatal, diare, dan gangguan pernapasan. Pasalnya, masyarakat harus tidur di lapangan terbuka hanya dengan lindungan terpal. Jumlah terpal yang tersedia pun belum mencukupi.
Tidak Cukup
Sementara itu sebagian besar korban gempa di empat kecamatan di Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumbar, sampai sekarang belum mendapatkan bantuan. Kendatipun ada, jumlahnya tidak cukup untuk dikonsumsi sekeluarga.
Bahan makanan yang sudah diterima para korban dari posko bencana gempa setempat, antara lain, delapan bungkus mi instan dan beras 1,5 kg. “Jumlah itu tak cukup untuk kebutuhan makan sehari,” keluh Rafli, seorang korban gempa.
Kesulitan yang mengancam saat ini, katanya, adalah menipisnya bahan makanan di tingkat pedagang setempat, dan pasokan beras dari pedagang besar sudah tidak ada. “Kami nantinya mau makan apa kalau persediaan beras pun kosong? Sedangkan makan supermi belum terbiasa, dan persediaan umbi-umbian tidak ada,” katanya.
Sekda Kabupaten Pesisir Selatan yang juga Ketua Posko Bantuan Gempa Painan, Nasir, ketika dimintai konfirmasi mengatakan, bantuan sembako yang diterima petugas posko setempat sampai saaat ini berupa beras 10,3 ton, mie instan 41.140 dus, air mineral 420 dus, gula 100 kg, ikan sarden 20 kaleng, dan tenda 407 buah.
“Jumlah itu belum mencukupi kebutuhan ratusan korban gempa di empat dari 12 kecamatan, terutama yang tinggal di 28 desa terparah dilanda gempa,” katanya.
Dari Padang dilaporkan, jumlah korban tewas akibat gempa 7,9 SR di Sumbar yang telah ditemukan dan terdata, Selasa (5/10) pukul 15.00 WIB, terus bertambah hingga menjadi 703 orang. Selain itu, menurut data Sarkorlak Penanggulangan Bencana Sumbar, korban luka berat ada 746 orang, korban luka ringan 1.344 orang, warga hilang 295 orang, dan warga mengungsi 410 orang.
Namun jumlah warga hilang diperkirakan lebih besar daripada yang dicatat Sarkorlak Penanggulangan Bencana Sumbar tersebut. Karena, sedikitnya 300 warga kini terdata melaporkan kehilangan dan mencari anggota keluarganya di Rumah Sakit Dr M Djamil Padang, yang merupakan salah satu pusat evakuasi korban bencana di daerah itu.
Koordinator tim Disaster Victim Identification (DVI), dr Musyafak, di Padang, Selasa (5/10), menjelaskan, 300-an warga tercatat melaporkan anggota keluarganya yang belum kembali setelah gempa bumi 30 September 2009 itu. “Keluarga korban kini terus menunggu tim evakuasi di RS M Djamil Padang,” katanya.
Sejak terjadi gempa sampai sekarang RS M Djamil Padang menerima sebanyak 122 jenazah korban bencana dari tim evakuasi di lapangan, dan sudah diidentifikasi tim dokter. Jenazah yang sudah diidentifikasi tersebut sebanyak 119, sebagian di antaranya sudah dijemput keluarga untuk dimakamkan.
Fatwa MUI
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar mengeluarkan fatma penghentian pencarian jenazah-jenazah korban gempa diikuti tanah longsor di Tandikek, Kabupaten Padang Pariaman, Sumbar, mulai Rabu (7/10) sekarang.
“Fatwa ini setelah MUI melihat kondisi di lapangan, dan berkoordinasi dengan tim relawan yang mencari korban, dan tokoh masyarakat di Padang Pariaman,” kata Gusrizar, ketua Bidang Fatwa MUI Sumbar, di Padang, Selasa (6/10).
Dasar dikeluarkannya fatwa, menurut dia, karena berdasarkan informasi dari pihak tim SAR gabungan dan relawan, jenazah para korban yang ditemukan dalam kondisi tidak utuh lagi. Selain itu juga membusuk dan sulit dikenali identitasnya.
Dia menambahkan, keadaan jenazah yang demikian dianggap sudah tidak lagi memuliakan hamba Tuhan jika masih dipaksakan melakukan pencarian terhadap jenazah-jenazah yang lain. “Selain itu, kondisi jenazah yang membusuk dan berbau justru akan membahayakan bagi tim SAR gabungan dan masyarakat di lokasi,” kata Gusrizal.
Ia menyebutkan dasar dikeluarkannya fatwa, yakni Surat Al-isra ayat 30 dan 70, Surat Thaha ayat 50, Surat Al-Maidah ayat 31 dalam Alquran. Ayat-ayat itu menyebutkan, penyelamatan dan evakuasi jenazah diselenggarakan secara normal, dan tujuan utamanya memuliakan seorang hamba Allah
Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka MUI mengeluarkan fatwa pencarian korban gempa yang tertimbun tanah longsor di Padang Pariaman dihentikan mulai Rabu (7/10). “Hukumnya dibolehkan (menghentikan pencarian jenazah),” tegas Gusrizal.
Namun fatwa itu tidak berlaku di Kota Padang. “MUI tidak membolehkan dan tidak setuju jika jenazah korban di Padang tidak dievakuasi lagi meski lokasi reruntuhan akan ditimbun tanah,” kata Gusrizal.
Menurut dia, kondisi di Padang berbeda dengan di Padang Pariaman di mana banyak korban terperangkap tanah longsor sehingga MUI telah mengeluarkan fatwa penghentian pencarian mulai Rabu (7/10). “MUI tetap mengharuskan jenazah-jenazah (di Kota Padang) dikeluarkan, karena areal reruntuhan gedung jelas akan dibangun kembali,” tambahnya. ant/kcm
Dibaca: 199 kali