Ketika seseorang (menteri) misalnya berani melepas sebagian harta yang dicintai demi “proyek sosial”, ini pertanda berani melawan keniscayaan lahirnya “berhala baru” yang bernama harta dan tuah kekuasaan.

KALAU ditanya, apa sebenarnya kesibukan sejumlah elite politik kita? Jawabannya cukup satu kata : ”berpetualang”, yakni sibuk berjalan ke sana kemari, membuat berbagai bentuk pernyataan, melakukan lobi-lobi, atau menghubungi sejumlah pihak seperti dikejar waktu yang sangat mendesak, sangat darurat untuk mewujudkan ambisinya.

Sayangnya, petualangan itu lebih dominan bukan untuk memenuhi panggilan kebutuhan rakyat. Mereka itu lebih menyibukkan diri berlarian demi kursi empuk yang menyediakan banyak fasilitas, gaji berlimpah, dan tunjangan besar.

Mereka tidak peduli kalau rakyat menunggu pembuktian dirinya sebagai sosok elitis yang selama ini ke mana-mana menunjukkan sebagai wakil dan perwujudan kedaulatannya. Salah satu kursi yang sekarang sedang diburu adalah kursi menteri.

Kursi yang diperebutkan itu, semestinya disadari, ada ruh rakyat yang harus dibelanya, ada amanat yang wajib dijaga, atau ada titipan (kepercayaan) yang harus dilindunginya, sehingga makna kursi yang diperebutkan tetaplah sebagai kursi yang sakral, dan bukan kursi yang membuatnya ”edan”.

Pelajaran menunjukkan, setelah menjadi menteri, bukan kursi empuk (pengaruh) di masyarakat yang bisa direbut, tetapi kursi pesakitan yang didudukinya, seperti kursi tersangka, terdakwa, terpidana, hingga narapidana.

”Kursi bermasalah” ini mengindikasikan kalau jabatan menteri, telah merangsang dan menjebaknya menjadi sosok petualang yang lebih ”berani” dan berbahaya. “Amenangi zaman edan”, adalah ungkapan Ronggowarsito yang layak untuk orde sekarang yang faktanya, mengunggulkan kegilaan, termasuk ”kegilaan” memburu kedudukan.

Faktanya, di berbagai sektor kehidupan kita. Rasanya tidak sulit ditemukan praktik-praktik politik, ekonomi, budaya, dan hukum yang mencerminkan kegilaan pelaku-pelakunya.

Mereka sebenarnya berasal dari kalangan cerdik pandai, paham tentang kebenaran, tidak buta terhadap norma hukum, dan berada di pilar kompetensi penegakan keadilan dan moral struktural, namun mereka lebih senang menjatuhkan opsi sebagai pembangkang atau arsitek pembusukan nilai-nilai.

Pembangkang atau pembusuk merupakan realitas paradok manusia Indonesia yang sering dan lekat berada di garis depan “kursi”. Mereka seolah terus bermunculan dan menjadi bagian dari reinkarnasi historis, yang lahir dan mencari tempat nyaman dalam generasi ke generasi, dari zaman ke zaman.

Zaman telah menjadi saksi keunggulan praktik-praktik pengamputasian kebenaran dibandingkan gerakan militan yang berorientasi penyejarahan kebenaran, kejujuran, dan pembelaaan kepentingan rakyat.

Tak sedikit manusia di negeri ini yang lupa daratan, hidup tidak beraturan, mengumbar arogansi, larut dalam keserakahan, bangga dengan kejahatan kerah putih yang dilakukannya, atau sibuk menganyam dan memproduk berhala-berhala baru, yang dianggap sanggup menyenangkan dan memuaskankanya. Berhala-berhala baru (kontemporer) terus dilahirkan dan dikemas untuk disembah dan dikiblatinya, di antaranya kursi jabatan.

”Kematian Tuhan”
Kursi menteri punya relasi eksklusifitas atau istimewa dengan top eksekutif (presiden). Elite eksekutif strategis (menteri) itu bisa tergelincir dan terseret dalam “ombak besar” penafian kesejatian Tuhan dan menikmati keterpurukan keimanan diri dalam jebakan pemberhalaan “tuhan-tuhan modern.”
Seperti apa yang disebut oleh cendekiawan muslim kenamaan Imaduddin Abdurrahim dalam “Kuliah Tauhid”-nya dengan “tuhan triple ta”, tuhan tahta, tuhan harta, dan tuhan wanita. Menteri yang terjerumus dalam pemberhalaan kursinya itu layak disebut sedang
mengidap penyakit, yang menurut filosof kenamaan Nietzhe “kematian Tuhan” (The God
is dead).

Sebaliknya, kalau di dalam diri menteri masih bersemai dan tumbuh subur cahaya Tuhan, tentulah ia tidak gampang terjerumus dalam penggunaan “kacamata kuda” dalam menilai atau menimang kebenaran. Kebenaran pastilah akan selalu atau akrab dijadikan sebagai opsi fitri.

Dus, akal sehat menteri boleh jadi menjadi tumpul, tak cerdas, dan mandul akibat dikalahkan oleh “birahi” desakan pemenuhan kepentingan duniawi dan biologis, yang telah diberi tempat untuk menguasainya. Akal sehatnya tidak lebih dari “mesin” perajut target-target yang dikalkulasi dapat mendatangkan kekayaan berlimpah dan kepuasan biologisnya.

Komunitas menteri seharusnya memahami, bahwa di dalam diri rakyat negeri ini ada amanat yang menuntut pembumian spiritualitas publik, artinya, keberimanan akan bisa diperoleh dan bermakna dalam dirinya jika “Tuhan” diberi “hak hidup” dan memberdaya dalam bangunan kemaslahatan umat.

Kalau dalam aktivitas keseharian menteri itu sudah terlihat menunjukkan keberpihakan pada kemaslahatan masyarakat, maka ini jadi indikasi mulai terbitnya fajar spiritualitas dalam dirinya.

Sebaliknya, ketika aktivitasnya lebih bercorak oportunisasi dan malversasi kepentingan keduniaan, maka mengindikasikan kalau Tuhan belum diberi “ruang hidup” yang membinbing dan mencerahkan dirinya.

Ketika seseorang (menteri) misalnya berani melepas sebagian harta yang dicintai demi “proyek sosial”, ini pertanda berani melawan keniscayaan lahirnya “berhala baru” yang bernama harta dan tuah kekuasaan.

Kedudukan harta, kekuasan, dan dimensi keduniaan lainnya bisa diterjemahkannya sebagai investasi spiritualitas yang mengintegrasikan hubungannya dengan Tuhan, manakala investasi ini tidak dibiarkan tereduksi dan dikalahkan oleh tarikan dahsyat penasbihan “berhala baru” yang niscaya akan terus mencari tempat dan kuasa dalam diri manusia, dalam hal ini menteri.

Kekalahan manusia oleh “berhala-berhala kontemporer” akan melahirkan dan
memperbanyak tragedi sosial dan bangsa. Pasalnya, di tangan manusia seperti ini,
eksistensi alam, hak-hak publik, dan kewajiban berserah diri kepadaNya akan terus
dikalahkan.

Moh Ashim
Peneliti masalah kebijakan pembangunan