“Kita buktikan nanti di MK. Apa betul ada 28 juta dan 25 provinsi bermasalah? Biarlah MK yang memutuskan,” kata I Gusti Putu Artha, anggota KPU, di kantor KPU, Jakarta, Rabu (29/7).

Putu mengatakan permintaan Pilpres ulang oleh kubu Mega-Prabowo dan JK-Wiranto tidak lah sesuai dengan UU No 42/2008. Karena, dalam undang-undang hanya mengatur adanya pemungutan suara ulang di TPS, perhitungan suara ulang di TPS dan PPK, rekap suara ulang, pilpres lanjutan, serta pilpres susulan. “Dalam UU tidak mengenal namanya pemilu ulang,” tegas Putu.

Hal ini bukan berarti KPU takut mengadakan Pemilu ulang. Kalaupun Mahkamah Konstitusi (MK) nantinya memutuskan Pilpres ulang, KPU menyatakan siap melaksanakan putusan itu. “Kita tidak fobia dengan pemungutan suara ulang, kalau memang itu menjadi putusan MK. Walaupun, domain itu di Undang-undang sebenarnya tidak ada, yang ada pemungutan suara ulang,” tutur Putu.

Senin dan Selasa lalu, kubu Mega-Prabowo dan JK-Wiranto meminta MK membatalkan SK KPU No 365/2009, tentang penetapan hasil rekap akhir Pilpres. Kubu Mega-Prabowo mengklaim terjadi penggelembungan 28 juta suara di 25 provinsi, sedangkan kubu JK-Wiranto menemukan 23 juta suara di 357 kabupaten/kota adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda. Atas dasar itu, dua kompetitor SBY-Boediono itu meminta diadakannya pilpres ulang.

Meski demikian, KPU tetap menghormati dan menghargai langkah dua peserta Pilpres itu untuk menggugat hasil Pilpres 8 Juli. “Kita hormati legal standing (posisi hukum) yang diajukan kedua kubu itu. Kita bertemu nanti di MK. Kami amat sangat siap,” pungkasnya.

Desakan kubu pasanganMega-Prabowo dan JK-Wiranto untuk mengulang Pilpres tak akan dihiraukan pasangan SBY-Boediono. Harapan pemilihan presiden dan wakil presiden diulang bahkan dinilai mimpi belaka. “Pemilu ulang hari gini? Nggak bakal,” ujar Ketua DPP Partai Demokrat yang juga Juru Bicara Kepresiden Andi Alfian Mallarangeng selaku Ketua Tim Media Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono. jbp/ade/cr2