SURABAYA - SURYA- Klaim Abu Rizal Bakrie (Ical) yang mengaku didukung 480 DPD I dan II untuk mencalonkan ketua umum Partai Golkar ditanggapi dingin oleh tim Yuddy Crisnandi (pesaing Ical). Pasalnya, klaim tersebut bisa jadi diberikan oleh DPD yang belum menggelar musyawarah daerah (Musda).

Manajer tim kampanye Yuddy Crisnandi, Indra J Piliang mengatakan, syarat DPD yang memiliki hak suara dalam Musyawarah Nasional (Munas) Golkar untuk memilih ketua umum adalah harus melakukan Musda. Sedangkan, sampai sekarang masih sedikit DPD I dan II yang sudah melakukan itu.

“Klaim itu baru sah kalau Musda sudah dilakukan. Kalau itu sudah dilakukan, akan terlihat, kemana suara dukungan mereka. Apakah ke Ical, Yuddy atau ke Surya Paloh,” papar Indra, Rabu (29/7).

Klaim Ical tersebut, kemungkinan akan tersingkir dengan adanya orang baru yang terpilih di DPD setelah Musda. “Setahu saya, seperti DPD I Kabupaten Demak mendukung Yuddy. Dan kita berharap, hasil Musda di masing-masing daerah terbuka. Artinya bisa dipublikasikan ke masyarakat. Hal ini supaya mudah ditebak suara mereka,” terangnya.

Indra menjelaskan, jumlah DPD I dan II se-Indonesia jumlahnya sekitar 550. Kalau Ical mengklaim didukung 480 DPD, berate pemilihan ketua umum Golkar berjalan satu putaran. “Artinya, Yuddy dan Surya Paloh (calon Ketua) tidak bekerja). Sementara, Surya juga mengklaim didukung 370 DPD. Sementara, Yuddy dari pengakuannya sudah didukung 50 DPD,” jelasnya.
Bisa jadi dukungan itu ganda. Dan menurut Indra, hal itu wajar. “Itu biasa, siapapun yang dating, mereka memberikan dukungan,” katanya.

Ia berharap, pada Munas nanti, panitia penyelenggara mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk. Alasanya untuk memeriksa apakah, nantinya Munas tersebut menggunakan politik uang atau tidak. “Pengurus Golkar kan banyak pejabat. Jadi sekalian KPK bisa memeriksannya,” harapnya.
Terpisah, Humas DPD I Golkar Jatim, Heroe Soekotjo secara pribadi memprediksi Munas Golkar bakal digelar bulan Oktober bersamaan dengan Harlah Golkar. Disamping itu, hal itu untuk menghindari intervensi penguasa jika Munas digelar Desember.

“Pelantikan presiden baru kan Oktober. Kalau digelar Desember, intervensi makin kuat dan calon yang dekat dengan penguasa (Ical-Red) berpeluang menang. Ini akan menghancurkan Golkar,” terangnya.iks