KUALA LUMPUR- SURYA
Malaysia merasa terganggu dengan keputusan pemerintah yang menghentikan pengiriman tenaga pembantu rumah tangga ke negeri tetangga itu dan minta Indonesia berunding dulu.

Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia S Subramaniam mengatakan kepada wartawan, Sabtu (27/6) malam, ada baiknya Indonesia melihat semua kemungkinan jalan keluar sebelum mengambil keputusan. “Tetapi kalau keputusan itu final, kami akan mengambil pilihan lain yang tersedia, misalnya mengambil tenaga dari negara ASEAN lain,” kata Subramaniam.

Sementara itu, PM Malaysia Najib Razak berjanji akan mengambil tindakan keras terhadap para majikan yang bertindak kejam terhadap pembantu asal Indonesia. Ia juga mendesak para majikan lebih memperhatikan kesejahteraan para pembantu itu. “Kita harus mengambil tindakan tegas berdasarkan UU terhadap mereka yang menganiaya pembantu,” kata Najib seperti dikutip Bernama.

Kamis (25/6), Menteri Tenaga Kerja RI, Erman Suparno, menyatakan pemerintah menghentikan pengiriman TKI ke Malaysia, karena semakin banyak terungkap kasus penganiayaan.

Subramaniam mengatakan, setiap tahun rata-rata muncul 50 kasus penganiayaan pemantu rumah tangga asal Indonesia di Malaysia yang jumlahnya mencapai 300.000 orang. Malaysia tidak punya undang-undang yang mengatur pekerja rumah tangga, namun mereka berjanji akan merancang undang-undang untuk melindungi mereka dari pelecehan seksual, gaji tidak dibayar dan kondisi kerja yang menyedihkan.

Sementara itu, Anis Hidayah, Direktur Migran Care mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera mengajukan nota protes kepada PM Najib. Ia menilai penghentian sementara pengiriman TKI tidak bisa mencegah berlanjutnya penyiksaan. “SBY kalau mau teken surat protes dilayangkan ke PM Malaysia, mengapa kekerasan tidak pernah berhenti?” kata Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah,. Minggu (28/6).

Anis mengatakan, meski Erman sudah memerintahkan penghentian, kenyataannya masih banyak pemerintah daerah yang terus mengirimkan TKI ke Malaysia. Pengawasan atas pengiriman TKI masih sangat lemah. “Penghentian pengiriman TKI tidak serius. Hanya dihentikan sampai 15 Juli itu kan kayak liburan anak sekolah saja,” kritis Anis.ber/dtc/sas