SURABAYA - SURYA -Pemerintah berjanji segera mencairkan suntikan dana untuk menyelamatkan PT PAL Indonesia dari keterpurukan, dalam tempo kurang dari sebulan. Janji itu dilontarkan Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil, terkait kondisi terakhir PT PAL.

“Kita tetap akan menyelamatkan PT PAL dengan memberi suntikan dana untuk membayar gaji direksi dan karyawan. Tapi, besarnya berapa masih harus diverifikasi lagi, sebab pengajuan mereka tidak lantas akan kita cairkan,” janji Sofyan, di Surabaya, Jumat (29/5).

Dana talangan itu akan disalurkan melalui PT PPA (Perusahaan Pengelola Aset). Dana itu sudah dijanjikan sejak tahun lalu, dengan besaran yang diajukan PT PAL mencapai 60 juta dolar AS (sekitar Rp 620,4 miliar). Namun, belum ada kesepakatan dari pemerintah terkait besarannya.

“Kita tidak bisa bayar seluruh permintaan PT PAL, kita hanya bayar sesuai kebutuhan mereka. Mereka harus negosiasi lagi sendiri terkait hitung-hitungan gaji,” ujar Sofyan.

Seperti diberitakan, PT PAL Indonesia terancam tidak dapat beroperasional lagi bulan depan karena kesulitan finansial. Ini setelah manajemen tidak dapat membayar gaji dan tunjangan 2.400 karyawan.

Menurut Meneg BUMN, kolapsnya PT PAL akibat dari ketidakdisiplinan. Persoalannya cukup kompleks, mulai salah urus manajemen hingga tidak hati-hati teken kontrak. “Masak kontrak kapal dibikin 20 tahun, pembelian baja dengan margin terlalu kecil, sehingga begitu harga baja naik mereka rugi besar,” jelasnya.

Untuk kontrak pembuatan kapal yang dibiayai perbankan dan sampai saat ini belum rampung akan tetap dibiayai perbankan hingga selesai. “Kekurangannya akan dibiayai PPA,” imbuh Sofyan.

Bagi karyawan yang dirumahkan, lanjutnya, tetap akan dijamin hak-hak normatifnya. “Kalaupun ada perumahan karyawan maka hak-hak mereka tetap kita jamin, jadi tidak perlu khawatir. Yang jelas pemerintah juga menginginkan agar PT PAL sustainable ke depan,” tegasnya.

Terkait kasus ini, pergantian direksi dinilai belum mendesak. “Buat apa direksi diganti, situasi masih seperti ini nanti malah menyulitkan penggantinya,” kata Sofyan.

Pencari Laba
Sementara itu, Sekretaris Menneg BUMN Said Didu menambahkan, PHK merupakan jalan terakhir bagi karyawan PT PAL. “PT PAL perlu rightsizing juga, selama masih ada jalan maka PHK menjadi jalan terakhir,” ujarnya, di Jakarta, Jumat (29/5).

Meskipun PPA belum menentukan mekanisme restrukturisasi yang akan digunakan, namun pemerintah berjanji tidak akan membiarkan PT PAL bangkrut. Said mengatakan, ada beberapa hal yang harus diperbaiki di perusahaan kapal ini.

Selama ini PT PAL memang banyak menerima proyek, namun proyek-proyek itu banyak yang tidak diselesaikan. Untuk itu, ia berharap PT PAL tidak lagi menjadi perusahaan pencari proyek, namun menjadi perusahaan pencari laba. “Dulu dilaporkan kalau galangan sudah penuh sampai 2011, ternyata penuh itu barang rugi,” ucap Said, seperti dirilis detikFinance.

Pada kesempatan yang sama, Said berharap agar BUMN-BUMN yang berhubungan dengan teknologi untuk melakukan reformasi setiap saat. “Apa yang terjadi di PT PAL dan PT Inti disebabkan keterlambatan kedua BUMN melakukan reformasi, padahal perubahan pasar dan perubahan sistem pemerintahan telah terjadi,” ujarnya. ame