SURABAYA - SURYA-Perang pengaruh kepala daerah bakal kental mewarnai pertarungan pilpres di Jatim, 9 Juli 2009 mendatang. Sebab, tim sukses pasangan capres sama-sama mengerahkan kader partai yang menjadi gubernur/wakil serta bupati/wali kota dan wakilnya.

Setelah tim SBY-Boediono yang memamerkan barisan pimpinan daerah, kini giliran tim Mega-Pro dan JK-Wiranto yang bersiap-siap memamerkan pasukan yang memiliki pengaruh di birokrasi tersebut.

“Kami memiliki sekitar 20 pimpinan daerah (walikota/bupati atau wakilnya -red) di Jawa Timur. Mereka punya jaringan dan pengaruh yang kuat di daerah masing-masing. Tentu saja, jaringan di luar birokrasi.” jelas Suhandoyo, KetuaTim Mega-Pro Jatim, Jumat (29/5) kemarin.

Wakil Ketua DPD PDIP Jatim ini lebih lanjut menjelaskan, jaringan di luar birokrasi yang dimaksudnya itu merupakan jaringan politik dan kekuatan sosial yang menjadi tulang punggung saat pencalonan bupati atau walikota dulu. Kekuatan itu diyakini masih terjaga di semua daerah.

Kader PDIP yang menduduki kursi pimpinan daerah di Jawa Timur antara lain, Bambang DH (Walikota Surabaya), HM Buchori (Walikota Probolinggo), Abdul Ghani Suhartono (Wali Kota Mojokerto), Edi Rumpoko (Wali Kota Batu), Pudjo Basuki (Wawali Pasuruan), Ratna Ari Lestari (Bupati Banyuwangi) dan lain-lain.

Sekretaris Tim Mega-Pro Jatim, Tjutjuk Sunaryo menambahkan, jaringan eks-tim sukses para bupati/wali kota itu akan disinergikan dengan elemen-elemen pendukung Mega-Pro yang sekarang sedang ditata. Wakil Ketua Partai Gerindra Jatim ini menegaskan, elemen-elemen lama di PDIP ini nantinya akan mendapat suntikan energi dari elemen kekuatan yang selama ini sudah di bina Gerindra.

Sebagian besar berasal dari elemen buruh, petani, nelayan, dan pedagang pasar. “Di luar itu, kami punya sayap pemuda seperti Taruna Merah Putih, Satuan Relawan Indonesia (Satria), dan Tunas Indoenesia Raya,” tegasnya.

Pasukan pemenangan lintas elemen ini ditarget untuk meraup minimal 50 persen suara di Jatim. Merujuk pada Pileg April lalu, jumlah pemilih Jatim mencapai 29,5 juta orang. “Jadi kalau pemilih menggunakan hak pilihnya semua, berarti kami harus bisa mengambil 15 juta suara,” tegas Suhandayo, yang mendampingi Tjutjuk Sunaryo.

Barisan kekuatan para pimpinan daerah dipastikan akan berhadapan dengan barisan kepala daerah di tim capres yang lain. Tim SBY misalnya sudah mengumumkan, sejumlah pimpinan daerah yang memperkuatnya, di antaranya Gubernur Jatim Soekarwo dan Wagub Saifullah Yusuf, Win Hendrarso (Bupati Sidoarjo), Arif Afandi (Wawali Surabaya), Hasan Aminuddin (Bupati Probolinggo) dan Aminurrohman (Walikota Pasuruan).

Para kepala daerah hasil usungan Partai Demokrat ini hadir dalam deklarasi tim pemenangan SBY-Boediono, yaitu Indonesia Bisa Jatim pada Jumat (8/5) dan Gerakan Pro-SBY, Rabu (27/5).

Lalu di barisan tim JK-Wiranto terdapat barisan pimpinan daerah dari Golkar. Mereka antara lain Dra Hj Haeny Relawati RW (Bupati Tuban), Harsono (Bupati Ngawi), Dr. Sahrazad Masdar (Bupati Lumajang), Bambang Irianto SH Mhum (Wali Kota Madiun), Drs Kadarisman (Wabup Pamekasan), Drs HS Soedibyo (Wabup Pacitan), Gandhi Yoeninta (Wawali Madiun), Drs H Rendra Kresna (Wabup Malang), Drs Bambang Priyo Utomo (Wawali Malang). Mereka akan hadir dalam deklarasi tim pemenangan JK-Wiranto di Gedung Joeang Surabaya, Minggu (31/5).

Ketua Tim Pemenangan JK-Wiranto Jatim, Gatot Sudjito, mengatakan, para kepala daerah itu sangat dibutuhkan perannya dalam pemenangan capres. Alasannya, sebagai kader terbaik sehingga pantas diusung menjadi kepala daerah, mereka diharapkan memberikan sumbangan terhadap upaya pemenangan.

“Bentuknya bisa material atau non-material, tergantung apa yang mereka bisa sumbangkan. Misalnya saja, pemikiran bagaimana memenangkan pasangan capres di daerah yang mereka pimpin,” kata Gatot yang juga anggota DPRD Jatim itu.

Menurut Gatot, sebagai kader terbaik, tentunya para kepala daerah itu bisa diajak berkoordinasi di ajang pilpres. Gatot juga mengatakan, Golkar tidak ingin pemerintahan yang mereka pimpin jadi rusak gara-gara keikutsertaan mereka dalam tim sukses.

“Tentu saja kami juga menghindari pro-kontra dengan partai lain, karena bagaimana pun juga mereka sebagai pemimpin daerah yang milik banyak orang. Kami juga tidak mau disemprit panwaslu hanya gara-gara para bupati itu melanggar. Kami akan jaga itu,” kata Gatot.

Banyak Kelebihan
Pengamat Politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, M Asfar, melihat wajar pasangan capres atau parpol pendukung memasukkan kepala daerah yakni gubernur/wakil, bupati/wakil dan walikota/wakil, dalam barisan tim pemenangan. Sebab mereka memang memiliki kekuatan istimewa dibanding figur atau tim sukses lainnya dalam mempengaruhi prilaku pemilih.

“Ada beberapa yang bisa dijadikan ukuran melihat pengaruh seorang kepala daerah. Antara lain dari personality-nya, di mana dia punya pendukung atau konstituen riil. Para loyalis ini akan mengikuti bahkan ikut menjadi vote getter,” tutur Asfar.

Selain itu, kekuatan pengaruh kepala daerah bisa dilihat pada faktor incumbency terutama citra diri dan keberhasilan yang bersangkutan dalam memimpin daerah. Kepala daerah yang berhasil akan mendapatkan simpati besar pula. “Simpati keberhasilan inilah yang akan menjadi pegangan. Pemilih percaya, pasangan capres-cawapres yang didukungnya tersebut juga akan berhasil,” jelasnya.

Pengaruh lainnya ada pada kekuatan finansial. Rata-rata seorang kepala daerah memiliki kekuatan finansial jauh lebih dibandingkan masyarakat pada umumnya. “Dia bisa membiayai atau memberi sumbangan untuk menggerakkan berbagai elemen pemenangan,” ujar Asfar yang juga Direktur Pusat Studi Demokrasi dan HAM (Pusdeham) ini.

Satu lagi kekuatan yang dimiliki kepala daerah adalah networking (jaringan). Mereka punya jaringan yang kuat dan tertata, minimal jaringan yang digunakan ketika yang bersangkutam mencalonkan diri. “Misalnya Pak De (Gubernur Jatim Soekarwo -red) punya jaringan kiai sewaktu pilgub. Jaringan kiai ini pula yang sekarang dipakai kembali dalam pilpres,” katanya.

Jika berbagai kekuatan itu tidak melekat, dipastikan masuknya seorang kepala daerah dalam tim sukses tidak banyak bermakna, bahkan kontra produktif. Misalnya masuknya kepala daerah yang punya citra buruk, keberadaanya bisa-bisa malah menurunkan simpati pemilih pada pasangan capres yang didukungnya. Begitu pula bila kepala daerah itu tidak mau mengucurkan uangnya atau tidak mau menggerakkan jaringan yang dimilikinya.

Disinggung kemungkinan bergabungnya para kepala daerah dalam tim sukses akan memperlemah kinerja birokrasi, Asfar mengaku tidak melihat ada indikasi itu. “Birokrasi itu sudah tersistem dengan baik, tidak akan terpengaruh itu. Lagi pula, keterlibatan kepala daerah dalam tim sukses itu kan bukan setiap hari,” tegasnya.

Kemungkinan terjadi ketegangan atau pembelahan akibat kepala daerah dan wakilnya berbeda dukungan? “Kepala daerah dan wakilnya, sudah dewasa menjalani kerja-kerja politik. Tidak mungkinlah akan terjadi serang-menyerang pada pribadi mereka. Kalaupun ada serangan itu arahnya kan pada capresnya, bukan pada tim suksesnya. Jadi tidak mungkin ketegangan SBY-JK kemudian merembet ke bawah,” kata Asfar. ian/sas