Jakarta | SURYA-Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia akan menjadi bank penampung dana alokasi APBN untuk daerah, yang besarnya pada tahun ini mencapai Rp 300,8 triliun.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Departemen Keuangan Mardiasmo mengatakan, dana yang ditransfer ke daerah melalui BPD mencapai 33 persen dari belanja APBN 2009 yang diperkirakan mencapai Rp 320 triliun.

“Dana itu hampir seluruhnya, sekitar 94,8 persen (Rp 300,8 triliun) disalurkan kepada BPD selaku bank penampung rekening kas umum daerah,” kata Mardiasmo, dalam lokakarya Asosiasi Bank Pembangunan Daerah dan Asosiasi Pemerintah Propinsi Seluruh Indonesia (APPSI), di Jakarta, Kamis (29/1).

Selain dana itu, lanjut Mardiasmo, uang beredar di daerah nilainya sangat besar. Uang ini berasal dari sejumlah komponen di antaranya, yang sudah ditransfer melalui dana vertikal, seperti lewat PNPM, subsidi pupuk, dan subsidi listrik.

Menurut Mardiasmo, saat ini banyak daerah yang telah mulai mengalihkan dananya dari instrumen Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ke Surat Berharga Negara (SBN). “Yang ke SBI sekitar Rp 24 triliun dan di SBN Rp 10 triliun. Jadi sudah mulai ada switching dari SBI ke SBN,” ujarnya.
Mardiasmo mengatakan, hal itu bukan masalah malah dianjurkan karena akan membantu pemerintah pusat dari sisi pembiayaan APBN. Soal masuknya dana ke BPD, ia mengungkapkan, dengan dana yang begitu besar menunjukkan peran strategis BPD dalam pembanguanan daerah.

Ketua Asosiasi Bank Daerah (Asbanda) Winny E Hasan mengatakan, banyaknya dana yang akan masuk ke BPD akan dikelola sebaik-baiknya untuk penguatan dalam pembangunan ekonomi di daerah. “Dana alokasi yang ada kadang tidak langsung terserap oleh Pemda, sehingga harus mengendap,” ujarnya.
Namun berbeda dengan pernyataan Mardiasmo, menurut Winny, biasanya jika ada dana mengendap, BPD memilih memasukkan dalam Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Sebab SBI adalah instrumen yang mudah cair apabila sewaktu-waktu Pemda membutuhkan dana untuk pembangunan.

“Ini instrumen yang likuid, berbeda kalau kita gunakan untuk penyaluran kredit, kalau sewaktu-waktu butuh kan tidak bisa ditarik langsung,” kata Winny.

Terkait penyaluran kredit dari BPD, ia mengatakan, rata-rata pada tahun ini akan tumbuh 20-25 persen. Penyaluran kredit itu terutama untuk sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sampai November 2008, total aset seluruh BPD di Indonesia mencapai Rp 195 triliun. Dengan rasio pinjaman atas simpanan sebesar 60,11 persen. Sementara kredit bermasalah hanya 1,8 persen.

Kasir Pemda
Sementara itu, Gubernur BI Boediono mengatakan, BPD seharusnya mulai meninggalkan ciri menjadi kasir bagi Pemda, sebab BPD juga bank yang harus melakukan pekerjaan secara profesional. “BPD harus bersaing dengan bank-bank komersial lainnya yang dikelola secara profesional dengan SDM yang berkualitas,” ujarnya.

Untuk itu, BPD harus meningkatkan sumber daya manusianya, baik melalui pelatihan maupun seleksi yang lebih baik. Di sisi lain, BPD harus meningkatkan struktur permodalannya guna memperkuat pembangunan daerah. “BPD tidak harus menjadi bank raksasa, namun setidaknya penguatan struktur permodalan bisa mendukung pembangunan daerah,” katanya. jbp/aco/ant